Bakri Dorong Tol Jambi–Rengat Dikebut, Jangan Tersandera Pembebasan Lahan
JAMBI — Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri meminta pemerintah mempercepat realisasi pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat sebagai penguat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya di wilayah tengah Pulau Sumatera. Bakri menegaskan, proyek strategis tersebut tidak seharusnya kembali terhambat oleh persoalan pembebasan lahan.
Menurut Bakri, pengalaman pembangunan sejumlah ruas tol di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pengadaan tanah dapat diselesaikan secara kondusif jika dikelola dengan baik. Karena itu, ia optimistis hambatan serupa tidak akan menjadi batu sandungan berarti bagi proyek Tol Jambi–Rengat.
“Kalau masih ada keraguan soal pembebasan lahan, saya kira itu tidak beralasan. Dua ruas tol yang sudah dibangun di Jambi berjalan tanpa persoalan serius. Pengalaman itu harusnya jadi modal untuk proyek Jambi–Rengat,” kata Bakri usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Tol Simpang Nes, Jambi, Kamis (29/1/2026) seperti dikutip dari media DPR RI.
Berdasarkan pemaparan yang diterima Komisi V, Tol Jambi–Rengat akan memiliki panjang sekitar 198,13 kilometer dengan kecepatan rencana 100 kilometer per jam. Pada tahap awal, tol ini dirancang dengan konfigurasi 2×2 lajur dan dikembangkan menjadi 2×3 lajur di tahap akhir. Ruas tersebut juga akan dilengkapi empat simpang susun, yakni Cinto Kenang, Merlung, Sentjalang, dan Rengat, serta empat pasang rest area.
Dari sisi perencanaan, proyek ini sebenarnya telah matang. Seluruh dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, basic design, detail engineering design (DED), hingga penetapan lokasi telah tersedia. Namun, Komisi V DPR RI menyoroti lambannya progres pengadaan tanah yang baru mencapai sekitar 4,83 persen dari total kebutuhan.
Bakri menyebut, tantangan utama saat ini lebih banyak berkaitan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Nilai investasi pembangunan Tol Jambi–Rengat diperkirakan mencapai Rp49,60 triliun, sehingga diperlukan skema pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
“Sekarang tinggal komitmen pemerintah pusat dalam membantu skema penganggaran. Kalau itu beres, saya kira tidak ada kendala besar lagi,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan tol ini, termasuk pembangunan jembatan penghubung menuju Rengat, akan memberikan dampak signifikan bagi kelancaran arus lalu lintas di Jambi dan sekitarnya. Selain menekan kemacetan, tol ini diyakini mampu mendorong mobilitas barang dan orang secara lebih efisien.
“Begitu jembatan dan ruas ini tersambung, dampaknya langsung terasa. Arus lalu lintas lebih lancar dan kemacetan bisa ditekan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bakri turut menyoroti jadwal awal pembangunan yang direncanakan mulai pada 2027. Ia menegaskan, Komisi V DPR RI mendorong agar pengerjaan fisik dapat dimulai lebih cepat, yakni pada 2026, agar proyek strategis nasional tersebut tidak semakin molor.
“Kalau bisa 2026 sudah mulai, jangan menunggu 2027. Itu alasan kami turun langsung ke lapangan, karena kami khawatir proyek ini berjalan terlalu lambat,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dilakukan untuk memastikan percepatan di semua aspek, baik pembebasan lahan maupun dukungan anggaran, agar Tol Jambi–Rengat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.