Begini Penampakannya Saat Firman Soebagyo Dampingi Menteri Susi…

PATI – Luar biasa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung turun gunung untuk menyelesaikan proses perizinan alih fungsi alat tangkap dari cantrang ke non cantrang di TPI desa Bajomulyo, Kec Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Ahad (4/3/2018).

Menteri Susi ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. Selama Firman mendampingi Menteri Susi, banyak hal yang membuat politisi senior Golkar asal Pati itu kagum dengan Menteri Susi.

Firman pun memberikan apresiasi kepada Kementerian KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi  yang telah membuka gerai pelayanan proses izin alih fungsi alat penangkap ikan dari cantrang ke non cantrang yang dilakukan Dirjen Tangkap KKP.

Selama Menteri Susi di Pati, juga sempat didampingi oleh Bupati Pati Haryanto dan wakil Bupati Saeful Arifin dan sejumlah pejabat dari Kementerian KKP.

Dalam kunjungan reses, Firman sempat melakukan kunjungan ke gerai pelayanan terpadu tersebut untuk proses pengurusan izin. Pada kesempatan yang sama Firman yang juga wakil Ketua Baleg itu menyempatkan berdialoh dengan sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang sudah melakukan proses perizinan tersebut.

“Untuk pelarangan penggunaan alat cantrang yang dianggap tidak ramah lingkungan, bukan kehendak pemerintah saja, tapi juga tuntutan internasional terutama bagi negara yang melakukan impor ikan. Baik (ikan) mentah maupun olahan dari Indonesia,” kata Firman seperti keterangan tertulisnya, Ahad (4/3/2018).

Dalam penjelasan Firman tersebut, ia mendapat tanggapan positif dari sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan di Pati. Karena cepat atau lambat, menurut nelayan, kebijakan ini akan diterapkan oleh negara pengimpor ikan tersebut.

Pertemuan yang dilakukan secara santai itu, didampingi oleh Dirjen KKP Prof Sarif Wijaya dan Dirjen perijinan Agus Suherman dan laksamana Widodo selaku staf kusus Menteri KKP.

Selain itu, Firmas juga mendengarakan keluhan nelayan khususnya terkait keberatan mereka soal PHP (hasil penangkapan perikanan) oleh pemerintah yang dirasakan masih memberatkan para nelayan sesuai hasil jenis tangkapanya. Terutama yang sedang beralih dari cantrang ke non cantrang agar DPR dapat memperjuangkan keinginan mereka.

“Nelayan juga menginginkan agar dalam menentukan tarif hendaknya nelayan sebagai pelaku dapat dilibatkan seperti biasanya. Disamping itu nelayan juga mengeluhkan proses perijinan yang masih banyak jenisnya dan dilakukan beberapa instansi dengan masa berlaku yang berbeda-beda diarahkan memberatkan nelayan,” jelas Ketum IKKP Pati ini.

“Ini sering menjadi obyek pemerasan oleh aparat di lapangan. Untuk itu, kita sudah bersepakat dengan KKP agar revisi UU Perikanan segera diselesaikan dan segera dibentuk sistem pengurusan izin satu atap. Seperti saat kita mengurus perpanjangan STNK mobil yang dirasakan sangat sederhana dan mudah,” sambungnya.

Atas perjuangan Firman itu, para Nelayan menyampaikan terima kasihnya kepada Ketua DPP Golkar ini yang selalu bersama sama nelayan dalam menyelesaikan sejumlah persoalan dihadapi para nelayan.

“Seperti pelayanan dengan sistem membuka gerai ini bagus, karena dapat memberikan pelayanan yang cepat. Tidak hanya perizinan saja tapi permodalan yang didukung BRI yang langsung memberikan kridit dengan bunga terjangkau. Terimakasih pak Firman atas jasa-jasanya,” ujar seorang nelayan.

Atas kebeekeberha itu, Firman meminta daerah lain mencontohi Pati yang sudah dapat memproses aliah alat cantrang ke non antrang dari jumlah 400 kapal. Sekarang tinggal 130 kapal. (Yusro)