Beri Info Salah Soal Kelapa Sawit Indonesia, BKSAP DPR: Gerak-gerik LSM Itu Harus Diawasi

JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menilai resolusi Parlemen Uni Eropa soal minyak kelapa sawit mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kerugian itu tak hanya menimpa pelaku industri kelapa sawit, juga para petani yang jumlah 50 juta masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada industri tersebut.

“Dari resolusi itu adalah opini di Eropa berkembang bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia,” kata Nurhayati melaporkan hasil kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Uni Eropa di Brussels, Belgia, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018) kemarin.

Nurhayati menceritakan, dalam kunjungan itu, Delegasi DPR membawa misi memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia agar Parlemen Uni Eropa memahami kondisi Indonesia.

Menurut Nurhayati, resolusi Uni Eropa terkait kelapa sawit Indonesia adalah tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit milik rakayr tersebut.

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang kerugian rakyat Indonesia. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis,” jelasnya.

“Ayo sama-sama lawan sikap mereka. Karena mereka suka baca. Ya kita tulis buku Sawit Oil sustainable system sehingga mereka bisa baca. Di sana ada orang Indonesia dikasi jabatan dikasih gaji. Tapi mereka kasih data-data yang tidak benar terkait Indonesia,” ujar Nurhayati.

Untuk itu, Nurhayati meminta pada pemerintah mengawasi LSM memasuki pelosok wilayah Indonesia. Mengingat banyak LSM asal Indonesia di Eropa ‘menjual’ negara untuk kepentingan uang alias materi.

“Jika ada LSM (masuk ke pelosok Indonesia), kita harus pegang surat izin masuk di sebuah negara. LSM ini harus diawasi. Kalau tidak kita awasi bagaimana kita tahu apa kegiatan mereka. Saya minta tolong pada media. Karena perannya vital dalam pemberitaan, tolong memberitakan LSM seperti apa yang baik,” papar Nurhayati.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR RI Fadel Muhammad lebih tegas menyatakan, pemerintah perlu meninjau kembali perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia mengusulkan, jika sikap Parlemen Uni Eropa tidak berubah, maka produk mereka diboikot saja.

“Kita bisa melakukan apa mereka lakukan. Kita bisa boikot produk mereka. Ayo  hentikan aja pembelian barang dari Uni Eropa. Indonesia bisa membeli barang-barang di tempat lain jika sikap Parlemen Uni Eropa seperti itu. Kalau mereka keras, ya kita di Parlemen Indonesia juga bisa keras demi kepentingan rakyat Indonesia,” jelas Fadel.

Ia menyampaikan, ada banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang mendapat dana dari Uni Eropa untuk mengkhianati bangsa sendiri. Untuk itu, pihaknya akan membicarakan ini dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan verifikasi dan keterbukaan.

“Kita menginginkan agar resolusi yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa tentang sawit agar dihentikan dan agar membicarakan dengan baik mengapa Uni Eropa mengesampingkan Indonesia lain pihak dengan negara lain. Hal- hal ini akan kita bicarakan dengan pemerintah dan kita mengharapakan agar pemerintah juga bisa bersikap lebih baik untuk menghadapi hal ini,” tegas Fadel. (HMS)