JAKARTA – Ketua MPP PKS, Mulyanto pertanyakan dasar hukum pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui Keputusan Presiden, Jumat (12/9/2025). Menurutnya, pembentukan badan tersebut tidak memiliki dasar hukum secara resmi melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. Kondisi ini menurut Mulyanto dapat menimbulkan persoalan hukum serius dari sisi anggaran maupun politik. Karena itu […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulsel II Nurdin Halid menyampaikan pihaknya di Komisi VI DPR RI sangat mendukung BUMN sektor transportasi dikuatkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan PT Industri Kereta Api. Pernyataan ini disampaikan oleh […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum KPU dan Ketua KPU Afifudin pada 21 Agustus 2025 tersebut […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta yang sudah bergerak mencari solusi bagi para nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang aktivitasnya terganggu oleh tanggul beton milik PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Adapun pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan menjamin memberi akses para nelayan untuk melaut serta menyiapkan […]Read More
SURABAYA – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah VII Jawa Timur mengingatkan bahaya delegitimasi terhadap institusi negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang kerap dimainkan lewat isu-isu provokatif di ruang publik. Mahasiswa menilai hal ini bisa melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negara dan mengancam persatuan nasional. Ketua ISMEI Jatim, Naufal Gama Affandyar, menegaskan bahwa mahasiswa […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo menuturkan aksi anak-anak muda Nepal yang menggelar pemilihan perdana menteri Nepal Setelah Perdana Menteri Sharma Oli mundur menggunakan platform Discord, membuktikan bahwa teknologi digital bisa punya peran besar dalam proses demokrasi. […]Read More
BEKASI ~ Sebuah aksi nyata kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Mangunjaya bersama Ketua RW 08 dalam misi kemanusiaan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, mereka bersinergi merenovasi rumah tidak layak huni milik Nenek Murdianah, warga Perumahan Papanmas, Jl. Garuda 1 Blok C.9 No.2, RT 001/RW 008, Dusun 1, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten […]Read More
JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti sejumlah isu krusial dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), membahas penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2026. Dalam rapat yang digelar Senin (15/9/2025) di ruang rapat Komisi X, anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya pengawalan […]Read More
Bogor – Ketua Persaudaraan Tani-Nelayan Kabupaten Bogor, Supriyatna, mengingatkan bahwa hoaks dan fitnah yang diarahkan kepada TNI maupun upaya adu domba dengan Polri merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Ia menyebut masyarakat kecil yang hidup dari tanah dan laut justru paling merasakan pentingnya persatuan itu. “Kami rakyat kecil tahu persis, TNI bukan hanya tentara yang […]Read More
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan, menyampaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus berjalan berbarengan dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Hinva, RUU Perampasan Aset sangat penting dibahas bersama RUU KUHAP karena KUHAP akan menjadi landasan hukum acara bagi aparat penegak hukum dalam […]Read More