JAKARTA, LintasParlemen.Com – Penolakan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committe (SC) Munas Golkar hingga saat ini terus menggelinding kuat. Apa alasannya? Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Firman Subagyo, makin kuatnya penolakan itu karena track record Nurdin Khalid selama ini masih dipertanyakan. Khusus soal Munas Golkar, Nurdin Khalid dinilai memiliki netralitas yang “rapuh”, atau […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Baru saja Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi permohonan kubu Golkar kepengurusan Agung Laksono. Itu artinya kubu Aburizal Bakrie (ARB) di atas angin. Namun, meski di atas angin, pihak ARB tetap berkomitmen untuk menggelar Munas Golkar yang direncanakan digelat bulan depan sebagai bentuk rekonsiliasi bersama dari lebih setahun didera konflik berkepanjangan. Menurut Wakil […]Read More
JAKARTA, Anggota Komisi VIII DPR RI angkat suara terkait proporsi Belanja Bantuan Sosial dari pemerintah sebesar Rp.782,087 Milyar untuk penanganan kemiskinan di Tahun 2016. Menurut Kuswiyanto, peningkatan anggaran dan besarnya bantuan negara itu untuk menangani masyarakat yang kurang beruntung secara materi itu belum dikelola dengan baik. “Pemerintah harus lebih menangani kemiskinan dengan tepat sasaran, lebih […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi II asal Daerah Pemiliha Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim meminta pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo aar Provinsi Kepulauan Buton menjadi provinsi baru. “Karena itu, kita merujuk pada proses ketentuan dan atura yang berlaku. Jika syarat yang diperlukan sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah team independet yang terdiri […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi II asal Daerah Pemiliha Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim berusaha meyakinkan pihak pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar terwujud Provinsi Kepulauan Buton. Langkah Amirul membujuk Tjahjo Kumolo itu saat Komisi II DPR RI saat menggelar rapat kerja bersama pemerintah terkait pembahasa Rancangan Peraturan Pemerintah Design Besar Penataan Daerah […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Anggota Komisi X DPR Nuroji menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat mengulur-ulur untuk menyelesaikan permasalahan persepakbolaan di Indonesia hingga ke akar-akarnya. Padahal, usai pertemuan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar dengan Jokowi diharapkan drama panjang ini pembekuan itu segera diakhiri. Tapi, pemerintah terus “memperlambat” menyelesaikan olah raga yang paling […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Anggota Komisi VIII DPR Kuswiyanto menilai pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) RI perlu dilakukan. Menurut Kuswiyanto, sebaiknya Dirjen Pendidikan Madrasah berdiri sendiri, sementara Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi Islam yang digabung dalam satu atap Dirjen. Wacana pemekaran mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendis Komisi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Saat disebut pendidikan Islam maka bisa jadi dibenak kita yang terbayang adalah mayoritas proses pendidikannya belum dikelola secara profesional dan masih terbelakang. Kondisi itu sangat disayangkan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu usai kunjunganya itu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Saat disebut pendidikan Islam maka dibenak kita yang terbayang mungkin adalah mayoritas proses pendidikannya belum dikelola secara profesional dan masih terbelakang. Kondisi itu sangat disayangkan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu beberapa waktu lalu. Politisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/2). Hukuman itu diberikan lantaran Ilham terbukti melakukan korupsi dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PDAM setempat. “Mengadili, menyatakan terdakwa Ilham Arief Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana […]Read More