JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tengah berkahayal mendapatkan peringkat utang investment grade dari standard & poor’s (S&P). Hal tersebut, merupakan khayalan untuk menambah utang untuk mengatasi kekuarangan anggaran yang dapat mencapai Rp. 1000 triliun pada tahun 2017. Lebih jau lagi, Salamuddin Daeng mengungkapkan, setelah sebelumnya […]Read More
Oleh: dr Yusnita, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Aksi cor kaki yang dilakukan depan Istana Merdeka sejak 13 Maret Patmi (48 tahun) meninggal dunia tanggal 21 Maret 2017 lalu ______________________________________________ Mereka menyampaikan poin tuntutan dari aksi yang dilakukan itu dengan meminta Gubernur Jawa Tengah agar mentaati sepenuhnya perintah pengadilan dengan memberhentikan secara total usaha/kegiatan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Peneliti Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa, sekarang ini sangat nyata kapitalisme dan negara bersetubuh dengan sangat kuat, serta Negara dikuasai segelintir Taipan. Akibatnya pemerintah mengabdi pada kepentingan taipan. Keduanya pemerintah dan taipan menghisab rakyat secara bersama sama dan serempak. “Apa buktinya? Seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk memperkaya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Anggota komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengaku miris melihat kondisi tata kelola sumber perikanan Indonesia. Karena sebanyak 5.329 kapal ukuran di atas 30 gross ton (GT) dan 4.000 kapal milik perusahaan Indonesia sementara 1.300 adalah kapal eks asing yang dialihkan kepemilikannya ke swasta nasional. Menurut Ichsan, ada 70% dari itu tidak […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengusulkan agar posisi wakil direktur utama (Wadirut) PT Pertamina dihapus saja. Alasannya, Eni begitu biasa disapa, mengatakan bahwa orang kedua di perusahaan milik negara itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih mekanisme kerja dan pola kepemimpinan di dalam perusahaan. “Ketika kita lihat kewenangan dari Wadirut itu sangat […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan 2007-2008 terjadi peningkatan Tax ratio yang cukup signifikan. Namun 2009 terjadi penurunan Tax ratio sebagai dampak krisis keuangan global, dan terus membaik hingga 2012. Menurut Misbakhun, cara mensejahterakan rakyat melalui distribusi APBN dengan instrumen pentingnya adalah pajak. Karena sering kali penerimaan pajak yang sudah dicanangkan pemerintah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Humaidi Mengatakan, Postur APBN 2017 mentargetkan pendapatan Negara sebesar Rp1.750 triliun, dengan sektor pajak menjadi penopang terbesar dengan target Rp.1.307 triliun atau 75% dari target APBN 2017. Menurut Edi, langkah untuk mencapai target perpajakan diarahkan pada kebijakan perpajakan dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak tanpa mengganggu iklim […]Read More
Oleh: MUKHTAR TOMPO, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi HANURA (Nomor Anggota A-560) Dapil Sulawesi Selatan I Saya secara tegas menyatakan bahwa arogansi yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam berbisnis di Indonesia, tak berbeda dengan gaya VOC, perusahaan asal Belanda di zaman penjajahan dahulu. Setelah mempelajari sejumlah dokumen, mulai dari Kontrak Karya 1991, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, […]Read More
Oleh: dr. Gamal Albinsaid “Kalau kamu tidak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka.” Bismillahirrahmanirrahim Masih ingatkan kita kisah dimana Ustman bin Affan membeli sumur seharga 20.000 dirham atau 5 milyar dan mewakafkan untuk kaum muslimin yang kekurangan air. Dari sumur itu melebar menjadi kebun yang luas, wakaf itu kemudian dirawat kekhalifahan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo geram melihat kelompok gerakan anti tembakau yang melakukan aksi secara sistemik menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang sedang dibahas di DPR bersama Pemerintah. Firman mengaku, gerakan itu hanya mematikan industri pertembakauan nasional. Menurut Firman, gerakan anti tembakau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu hanya menyengsarakan […]Read More