Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Periode 2024-2029 Herman Khaeron berkomitmen ikut serta untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui implementasi tugas dan fungsinya. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menekankan pentingnya mendalami dan menginvestigasi temuan BPK agar dapat melahirkan rekomendasi yang bermanfaat. “Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami di BAKN […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Penegakan Hukum dan Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan. Masih rapuhnya ketahanan pangan nasional tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut, karena sejatinya Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan. Kemandirian pangan harus diwujudkan agar […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi setujui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menerima pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp300,65 miliar. Kahfi pun mengapresiasi komitmen Kemen-PPPA yang berhasil menjaga perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sepanjang tahun 2017-2023. “Kita mengevaluasi secara komprehensif realisasi anggaran Kemen-PPPA tahun 2023 dan DAK […]Read More
JAKARTA– Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Mukhtarudin menanggapi positif langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah menggandeng lembaga riset Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA untuk mengkaji rantai pasok dari industri semikonduktor. Untuk itu, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong agar mempercepat pembangunan ekosistem […]Read More
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Di mana angka itu berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kripto, hingga penerimaan dari perusahaan pinjaman online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan […]Read More
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat suara terkait isu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkurang. Menurut Airlangga MBG tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. “(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di […]Read More
JAKARTA– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mendorong Kemenkeu melakukan upaya perbaikan perekonomian sebagai strategi yang dapat menekan angka defisit APBN di tahun 2024. “Artinya, strategi Kemenkeu untuk mengatasinya itu diharapkan dalam jangka waktu […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menjelaskan Komisi XI DPR RI memberikan rekomendasi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Indonesia (Pelni) sebesar Rp1 Triliun. Di mana sebelumnya, PT Pelni meminta penambahan anggaran senilai Rp500 miliar untuk pembelian satu unit kapal baru. Sehingga, PMN yang direkomendasikan Komisi XI menjadi Rp1,5 […]Read More
JAKARTA– Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Mukhtarudin sangat optimistis kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mampu mengoptimalkan Transformasi Ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Mukhtarudin mengaku mesti kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah yang diikuti dengan tekanan gejolak pasar keuangan serta berbagai tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi. Namun, politisi Golkar Dapil […]Read More
JAKARTA – Di era sekarang ini membeli kebutuhan dapur saja perlu berantri panjang hanya untuk mendapatkannya. Kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng hingga tempe sulit diperoleh karena tidak tersedia di pasar. Rakyat menjerit. Untuk itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat aturan khusus untuk menerapkan kebijakan melindungi […]Read More