JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang/melanggar kebebasan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah berharap, agar kegaduhan politik yang disebabkan kasus penistaan agama yang yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera diakhiri. “Kita akan lihat, siapa yang masih terus mengompori atau membuat letupan yang tidak produktif? Itulah yang […]Read More
PATI, Lintasparlemen.com – Politisi senior Partai Golkar asal Pati Firman Soebagyo (FS) mengingatkan pemerintah berhati-hati membubarkan organisasi masyarakat (ormas) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut FS, pembubaran ormas perlu pijakan hukum dan kebijaksanaan dalam mempelajari aturan secara utuh agar tidak terjadi persoalan yang lebih runyam di kemudian hari. Hal itu disampaikan FS pada kegiatan sosialisasi Empat […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Rencana pemerintah membubarkan ormas yang dianggap anti pancasila mendapat dukungan dari banyak kalangan terutama mereka masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme tinggi yang sudah nyaman hidup berdampingan bersama nilai-nilai pancasila. Salah satu ormas yang sudah menjadi sasaran pemerintah untuk dibubarkan yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI termasuk ormas yang dinilai banyak kalangan melenceng […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Hakim kasus penistaan agama memutuskan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara dan memerintahkan langsung di tahan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta semua pihak menghormati putusan hakim. Hakim tentu memiliki pertimbangan hukum atas dasar keyakinan pada fakta-fakta hukum. “Kita hormati putusan 2 tahun penjara, mudah-mudahan ini keputusan […]Read More
BANDUNG, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi keputusanan majelis hakim yang memerintahkan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan. Meski demikian, keputusan tersebut belum memberikan unsur keadilan. “Melihat kualitas penistaan yakni kepada ayat suci langsung dan kata pembohongan ayat suci serta melihat dampak keresahan masyarakat yang luar biasa sehingga terbelah dan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan khilafah seperti yang digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak cocok dengan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ideologi HTI bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. “Soal isu khilafah, MUI ingin menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah final dan mengikat seluruh rakyat […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Wiranto menyebutkan ada beberapa alasan sehingga pemerintah perlu membubarkan HTI di antara bertentangan dengan Pancasila. Wiranto menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengumumkan kriteria ormas anti Pancasila. Menurut Bamsoet, pemerintah harus jelas dalam menilai dan menetapkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. “Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua Ormas melakukan introspeksi,” kata Bamsoet pada lintasparlemen.com, Ahad (7/5/2017). Politisi senior Golkar ini […]Read More
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali memusnahkan Obat dan Makanan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp. 26 miliar. Pemusnahan secara simbolis dilakukan di halaman kantor Balai Besar POM Jakarta. Kepala Balai Besar POM Jakarta, Dewi Prawitasari mengatakan, Jakarta merupakan barometer peredaran makanan dan obat di indonesia. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan […]Read More