JAKARTA, DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Namun, secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengarah pada koalisi 2019. Jika Gerindra dan Demokrat berkoalisi, maka bukan tidak mungkin Prabowo Subianto […]Read More
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jum’at dini hari (21/7/2017) lalu setelah melalui proses yang panjang baik pembahasan di tingkat Pansus maupun saat rapat paripurna. Ada 5 paket opsi yang muncul di tingkat Pansus RUU Pemilu yang tidak mencapai kesepakatan dan diputuskan dibawa ke rapat paripurna DPR […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan hanya ada dua tokoh yang bisa membuat PPP kembali bersatu. Yakni KH Maimun Zubair dan Presiden Joko Widodo. Menurut Dimyati, kedua tokoh tersebut bisa diterima oleh kedua kubu PPP yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda ber-islah, meski berbagai cara ditempuh agar kedua bela pihak […]Read More
JAKARTA – Dalam rapat paripurna dalam pembahasan RUU Pemilu telah disetujui paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25 persen. Itu artinya, koalisi pemerintah menang. Siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019 mendatang? Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin memprediksi […]Read More
JAKARTA – TAK lama lagi Revisi Undang-undang Pemilu akan digelar. Sesuai pantauan lintasparlemen.com, saat ini (pukul 16.40 WIB) rapat paripurna masih diskor. Dan, pimpinan fraksi melakukan rapat-rapat tertutup atau lobi sebelum memasuki ruang rapat paripurna. Bagaimana perkembangan soal RUU Pemilu itu menjelang penentuan nasib pemilu serentak 2019 kelak? Bagi Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza […]Read More
JAKARTA – Koalisi Kawal RUU Pemilu menyimpulkan, jika tidak ada perubahan, besok (20/7) DPR mengambilan keputusan akhir terhadap RUU Pemilu. Secara spesifik, paripurna dijadwalkan hanya akan membahas lima isu krusial dari RUU Pemilu yang belum tuntas untuk disepakati. Seperti diberitakan sebelumnya, lima isu krusial itu yakni, soal Sistem Pemilu Legislatif, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parliamentry Threshold, Metode […]Read More
JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
JAKARTA – UNDANG-undang Pemilu sangat dibutuhkan sebagai acuan menyelenggarakan pemilu serentak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPRD, DPR dan DPD RI) tahun 2019 mendatang. Namun, hingga kini UU tersebut masih deadlock belum disahkan yang jatuh tempo Agustus 2017. Yang menjadi sorotan publik terkait belum adanya titik temu antara fraksi-fraksi di DPR terkait ambang batas pencalonan presiden […]Read More
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More