Dave Laksono Minta Pemerintah Tak Tergesa Cabut Kewarganegaraan Bripda Rio yang Bergabung dengan Militer Rusia

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pencabutan status kewarganegaraan Bripda Muhammad Rio. Personel Brimob Polda Aceh tersebut diketahui bergabung dengan militer Rusia setelah melakukan desersi atau meninggalkan tugas sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia.

Dave menegaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan bukanlah keputusan sederhana dan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil pemerintah harus melalui proses hukum yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ketentuan mengenai pencabutan kewarganegaraan sudah diatur dalam undang-undang. Namun, keputusan seperti itu tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap menghormati hak-hak dasar warga negara,” kata Dave saat dihubungi, Selasa (20/1/2026).

Menurut Dave, kasus Bripda Rio tidak hanya menyangkut persoalan hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi internasional dan diplomatik. Bergabungnya seorang aparat negara Indonesia dengan militer asing, terlebih di tengah dinamika geopolitik global, berpotensi menimbulkan dampak yang luas bagi hubungan luar negeri Indonesia.

Dave memastikan, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi akan mencermati perkembangan kasus tersebut secara serius. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah aspek hukum internasional serta konsekuensi diplomatik yang mungkin timbul, sembari tetap menyerahkan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

“Prinsip kehati-hatian sangat penting agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan preseden yang keliru. Kita harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasar hukum dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Meski demikian, Dave menilai kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh institusi negara, khususnya aparat penegak hukum dan institusi pertahanan. Ia menekankan bahwa disiplin, loyalitas, dan integritas merupakan fondasi utama yang tidak dapat ditawar bagi setiap aparat negara.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa disiplin, loyalitas, dan integritas aparat negara adalah fondasi yang tidak boleh dikompromikan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dave menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Menurutnya, setiap aparat negara harus memahami secara utuh konsekuensi hukum, moral, dan diplomatik dari tindakan yang menyimpang dari tugas dan sumpah jabatan.

“Kami mendukung pemerintah untuk tetap konsisten dalam politik luar negeri Indonesia. Pada saat yang sama, setiap aparat negara harus benar-benar memahami bahwa tindakan mereka membawa konsekuensi serius, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi negara,” pungkas Dave.

Sebagai informasi, kasus Bripda Muhammad Rio saat ini masih menjadi perhatian publik. Pemerintah dan institusi terkait diharapkan dapat menangani persoalan ini secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga wibawa negara dan kepercayaan masyarakat.