DPP PKS Kepengurusan Baru Ahmad Syaikhu Datangi Kemenkumham

DPP PKS Kepengurusan Baru Ahmad Syaikhu Datangi Kemenkumham

BERBAGI

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sedang mengurus pengesahan partai hasil musyawarah 2-5 Oktober 2020 di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hari ini, Rabu (18/11/2020)

“Hari ini kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU Kemenkumham. Ini terkait hasil Musyawarah Masjelis Syuro tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD-ART. Sebagaimana aturan dalam UU Parpol ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perusabahan AD-ART,” kata Habib Aboe pada wartawan usai bertemu Menteri Hukum dan HAM Yassona Laolly.

“Oleh karenanya, kami kemudian melanjutkan mengajukan perubahan pengurus dari Presiden Shohibul Iman ke Presiden Ahmad Syaikhu, beserta jajaran kepengurusan lainnya. Di sisi lain kami juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syuro di Bandung. Kemudian kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU Kemenkumham mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari. Alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan,” jelas Habib Aboe.

Atas dasar itu, Habib Aboe yang juga Ketua MKD DPR RI ini mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Dirjen AHU Kemenkumham selama mengurus proses persyaratan administrasi tersebut.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Dirjen AHU beserta jajarannya, pelayanan yang diberikan sangat professional. Kami sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas. Sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar,” paparnya.

Menurut Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR ini, PKS merupakan Partai Politik yang selama ini selalu mentaati seluruh aturan yang ada di negeri ini. Di mana PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolan yang baik atau good party governance.

“Pemenuhan administrative berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

Facebook Comments