DPR Minta Pendamping Desa Dievaluasi
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem Roberth Rouw mendesak pihak Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa mengevaluasi proses rekrutmen termasuk kinerja tenaga pendamping desa. Kok bisa?
Dari hasil pengawasan Komisi V DPR RI ada temuan. Untuk itu, Robert berharap Inspektorat Jenderal Kementerian Desa menindak lanjuti hasil temuan dari rekomendasi di tiap unit organisasi. Mengingat, hal itu merupakan hasil pengawasan dari penyaluran mengelola dana desa.
“Kami di Komisi V DPR RI mendesak pihak pemerintah melakukan evaluasi proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping desa. Rekan-rekan di Komisi V DPR RI mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT melaporkan
hasil pengawasan atau temuan termasuk rekomendasi di Kementerian Desa PDTT. Hasil pengawasan dari penyaluran dan pengelolaan dana desa harus dilaporkan ke Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja,” kata Roberth seperti dikutip Website DPR seperti termaktub pada kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Kepala BPSDM-PMDDTT Kementerian Desa PDTT pada pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 dan program kerja tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Robert menyampaikan, Komisi V DPR RI berharap Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM-PMDDTT dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa meminta bekerja lebih detail pada setiap pemaparan materi di tiap rapat.
“Harus transparan soal jenis kegiatan yang dilakukan, fokus dan besaran anggarann, dengan output dan outcome yang harus jelas semua,” terang Roberth asal Dapil Papua ini. (DPR)
