DPW Pemuda LIRA Maluku Desak PUPR Copot Satker III BPJN Maluku

JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda LIRA Maluku mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Maluku Tenggara.

Ketua DPW Pemuda LIRA Maluku Hemat Salim Rumakefin menyatakan pihaknya menyoroti kinerja Satuan Kerja (Satker) Wilayah III di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku (BPJN Maluku). Menurutnya, sejak 2024 hingga 2026 anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan di Maluku Tenggara tergolong besar.

“Anggaran yang dikucurkan negara tidak sedikit. Namun berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, progres pekerjaan jalan dan jembatan di Maluku Tenggara belum menunjukkan hasil yang maksimal sebagaimana target yang ditetapkan kementerian,” ujar Hemat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat. DPW Pemuda LIRA Maluku secara tegas mendesak Kementerian PUPR untuk mengevaluasi dan mencopot Satker III BPJN Maluku apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara profesional.

“Kami meminta Kementerian PUPR segera mengambil langkah tegas. Jika memang kinerjanya tidak baik dan tidak sesuai harapan, maka Satker III harus dicopot,” tegasnya.

Selain meminta evaluasi internal, DPW Pemuda LIRA Maluku juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk tim investigasi guna meninjau langsung proyek-proyek jalan dan jembatan di Maluku Tenggara. Mereka meminta agar pihak-pihak terkait, termasuk Satker III BPJN Maluku dan kontraktor pelaksana, dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Kami berharap KPK turun langsung ke lokasi untuk mengecek kualitas pekerjaan di lapangan. Jika ada dugaan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

DPW Pemuda LIRA Maluku juga meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar memberikan teguran kepada Menteri PUPR dan memastikan adanya pembenahan di tubuh BPJN Maluku apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Menurut Hemat, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat vital bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku Tenggara. Karena itu, ia menegaskan pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami hanya ingin pembangunan berjalan sesuai rencana dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Jangan sampai anggaran besar, tetapi hasilnya tidak sebanding,” pungkasnya.