Edy Wuryanto Kritik Ketimpangan MBG, Daerah 3T Dinilai Masih Jadi Penonton
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjawab persoalan ketimpangan sosial. Ia menyebut program unggulan pemerintah tersebut masih didominasi pelaksanaan di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh secara memadai.
Pernyataan itu disampaikan Edy dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/1/2026).
Menurut Edy, capaian MBG selama ini memang menunjukkan kemajuan dari sisi kuantitas. Namun belum mencerminkan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Saya mengapresiasi peningkatan jumlah dapur dan tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling menikmati program ini? Kalau mayoritas masih di kota, maka keadilan sosial belum hadir,” kata Edy.
Ia mencatat, jumlah dapur MBG melonjak jauh dari target awal sekitar 5.000 menjadi 19.000 dapur. Selain itu, indeks kualitas perencanaan disebut mencapai 97,8 persen dan tingkat kepuasan penerima manfaat berada di angka 99 persen. Meski demikian, Edy menilai indikator tersebut belum cukup untuk mengukur keberhasilan program secara substantif.
Menurut Edy, MBG tidak boleh sekadar dilihat sebagai program pelayanan publik biasa, melainkan instrumen strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan dan stunting.
“Stunting itu bukan hanya soal kesehatan. Ini soal masa depan bangsa. Anak yang kekurangan gizi berisiko tidak tumbuh optimal, baik secara fisik maupun kecerdasan,” ujarnya.
Edy mengingatkan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional masih berada di atas 20 persen. Angka tertinggi, kata dia, justru terkonsentrasi di wilayah pedesaan, kawasan terpencil, dan daerah perbatasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan dasar.
Ironisnya, wilayah dengan kerentanan tertinggi tersebut dinilai belum menjadi prioritas utama dalam implementasi MBG.
“Daerah 3T itu kantong kemiskinan dan stunting. Mereka hidup dengan akses pangan yang minim. Tapi sampai sekarang, yang mereka lihat hanya pembagian MBG di media sosial, yang kebanyakan berlangsung di kota,” ujar Edy.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi ukuran utama keberhasilan MBG, bukan semata angka serapan program. Oleh karena itu, Edy mendorong Badan Gizi Nasional untuk segera menyusun langkah percepatan distribusi MBG ke wilayah 3T.
Lebih lanjut, Edy menerangkan, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kesiapan ekosistem, regulasi, dan tata kelola pelaksanaan di daerah terpencil.
“Anggaran ada. Yang belum siap itu regulasinya, skema dapurnya, dan keberanian untuk memprioritaskan yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Edy memperingatkan, tanpa perubahan arah kebijakan yang jelas, tujuan besar MBG untuk menurunkan angka stunting dan mewujudkan keadilan sosial berpotensi melenceng.
“Kalau daerah 3T tidak dijadikan fokus, maka cita-cita Presiden untuk mengatasi stunting dan malnutrisi tidak akan tercapai. Ini harus segera dibenahi,” pungkasnya.