Fikri Faqih Soroti Pentingnya Kolaborasi Multipihak dalam Pembangunan Pendidikan

JAKARTA – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Fikri Faqih, menegaskan urgensi kolaborasi multipihak dalam mengimplementasikan program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di SMKN Jateng, Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi X mendapatkan paparan tentang program-progam unggulan SMKN Jateng.

Pria yang akrab disapa Fikri menyoroti bahwa keberhasilan suatu program tidak mungkin dicapai hanya dengan melibatkan satu lembaga.

Oleh karena itu, ia menekankan pendekatan pentahelix dalam pembangunan yang mengintegrasikan lima elemen esensial: akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media.

“Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa tidak mungkin sebuah program berhasil hanya dijalankan oleh satu lembaga,” ujar Fikri, Kamis (31/7/2025) di Jakarta.

Menurutnya, kelima elemen tersebut memegang peran strategis yang saling melengkapi.

Akademisi atau perguruan tinggi berperan dalam menyediakan keilmuan dan hasil riset, dunia usaha mendorong praktik dan investasi, pemerintah bertugas menjalankan regulasi dan fasilitasi, komunitas memberikan energi sosial berbasis minat, dan media berperan penting dalam menginformasikan serta mengedukasi publik.

“Kalau lima elemen ini saja tidak bisa berkolaborasi, maka kita hanya akan terus mengeluh. Padahal kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fikri mengapresiasi inovasi pendidikan berbasis kerakyatan yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah, seperti pendirian SMK Jawa Tengah yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Ia menilai program ini patut dijadikan contoh nasional.

“SMK Jawa Tengah ini sudah ada tiga sekolah dan dibiayai penuh oleh pemprov. Ini bisa jadi best practice,” katanya.

Fikri berharap konsep serupa dapat direplikasi dalam bentuk sekolah rakyat dengan jangkauan lebih luas, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Meski demikian, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah itu mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan keterbukaan terhadap masukan.

“Ekspektasinya besar, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak SDM unggul. Maka harus dievaluasi secara menyeluruh: kekurangannya apa, tantangannya apa. Sampaikan itu,” tuturnya.

Selain itu, alumni program doktor illmu lingkungan Universitas Diponegoro itu juga mendorong agar pengalaman Jawa Tengah dalam mengelola program pendidikan alternatif dieksplorasi lebih jauh untuk menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan nasional.

“Ini mestinya bisa jadi model. Jangan hanya berhenti di provinsi, tapi bermanfaat secara nasional,” pungkasnya.