Gerindra dan PAN Merapat ke Golkar Dukung Pilkada via DPRD
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mendukung dengan tegas usulan Partai Golkar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski demikian Viva beri syarat dukungan tersebut diberikan dengan catatan penting: tidak memicu gejolak atau konflik di tengah masyarakat.
“PAN setuju pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan seluruh partai politik sepakat secara bulat menerima mekanisme tersebut,” ujar Viva kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, kesepakatan kolektif antarpartai menjadi kunci agar pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak dijadikan ajang manuver politik untuk meraih simpati publik. PAN, kata Viva, mendukung pilkada melalui DPRD selama tidak memicu polemik tajam dan penolakan luas di masyarakat.
“Tidak menimbulkan pro dan kontra yang tajam serta meluas. Sebab, setiap pembahasan UU Pilkada kerap memancing demonstrasi besar-besaran secara nasional,” jelasnya.
Dinilai Tak Langgar Konstitusi
Viva menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.
“Dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit bahwa pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Keduanya sama-sama konstitusional, sepanjang prosesnya demokratis,” ujarnya.
Ia merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
Dukungan juga datang dari Gerindra. Melalui Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi yang menyampaikan ke awak media bahwa pihaknga setuju karena mahalnya ongkos politik.
“Kalau pemerintah, ya, pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah, kalau kami, saya selalu ngurus partai ya, bukan selaku Mensesneg juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II DPR dan kajian-kajian, pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mensesneg itu mendorong perlunya ada perubahan dalam sistem pilkada. Dia menyebutkan sistem pilkada langsung yang diterapkan saat ini memiliki banyak sisi negatif.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” kata Prasetyo.
Prasetyo kemudian menyinggung polemik mahalnya ongkos politik. Dia mengatakan pemerintah pusat turut membiayai cukup besar untuk perhelatan pilkada secara langsung.
“Misalnya, dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” kata Prasetyo.
Dengan demikian, Prasetyo menegaskan pihaknya mendorong penerapan pilkada tidak langsung lewat DPRD.
“Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.