GP Ansor Dukung Presiden Kelola SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

GP Ansor Dukung Presiden Kelola SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

BERBAGI
Sebuah Pesan Natal dari Ketua Umum PP GP Ansor

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mendukung komitmen Presiden RI Joko Widodo dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) patut didukung.

Yaqut mengingatkan pemerintah agar dalam pengelolaan SDA ini tetap mengedepankan orientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya di sekitar pengelolaan SDA tersebut.

”Komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak karena implementasi dari prinsip-prinsip pengelolaan SDA sangat mendahulukan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara. Bahkan, tetap menghormati kaidah-kaidah dunia usaha dan investasi,” ujar Yaqut, dalam keterangan tertulisnya diterima lintasparlemen.com, Jakarta, Selasa (17/1).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB ini menilai, sesuai UUD 1945 bahwa kekayaan SDA harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu, PP No.1 Tahun 2017 serta Permen ESDM No. 5 dan No. 6 Tahun 2017 berikut peraturan teknis turunannya bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dalam pengelolaan SDA di dalam negeri.

”Sehingga jelas, jika peraturan-peraturan terkait mengelola SDA wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan demi kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Yaqut.

Di mana selama ini peraturan baru yang dikeluarkan bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok usaha tertentu ataupun tunduk pada pengaruh pihal lain khususnya tekanan kepentingan asing.

Sementara pemberlakuan kewajiban investasi saham asing menjadi saham nasional yang mencapai 51 persen membuktikan bahwa negara/bangsa Indonesia sendiri yang nantinya akan menjadi penguasa mayoritas perusahaan-perusahaan pertambangan, termasuk seperti PT. Freeport Indonesia.

”Pengelolaan SDA yang berpihak pada rakyat untuk menciptakan lapangan kerja yang luas. Tentu melalui kegiatan usaha pertambangan mineral yang baik, dapat menghindari terjadinya PHK pekerja sektor pertambangan,” ujarnya.

”Di sini keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri pengolahan atau pemurnian mineral di dalam negeri, agar tercipta lapangan kerja dalam jumlah besar,” sambungnya. (HMS)

Facebook Comments