Herman Khaeron Minta Perbaiki Tata Kelola PLN: Biar Perusahaan Semakin Sehat dapat Memberikan Kontribusi Optimal untuk Negara
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan PLN resmi ditetapkan sebagai objek telaahan dalam rapat internal BAKN. Tujuannya, lanjut Herman, PLN beri kontribusi ke negara.
Menurut Herman, penetapan ini dilakukan untuk memperkuat kajian terhadap aspek pengelolaan listrik nasional, baik dari sisi keuangan, pasokan energi, maupun kebijakan tarif.
“Setelah ditetapkannya PLN sebagai objek telaahan, tentu ini menjadi prioritas untuk mendalami berbagai aspek. Kami terus merumuskan dan mengidentifikasi hal-hal yang sebaiknya diperbaiki dalam tata kelola kelistrikan nasional, terutama karena ini merupakan program prioritas Presiden menuju swasembada energi,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Herman menegaskan pentingnya memperbaiki tata kelola PLN agar perusahaan semakin sehat dan dapat memberikan kontribusi optimal bagi negara.
Herman menjelaskan, kondisi keuangan PLN yang belum ideal dapat menghambat ekspansi dan berpengaruh pada kemampuan penyediaan listrik.
“Kalau korporasinya sehat, utangnya semakin kecil, keuntungannya semakin besar, kontribusinya ke fiskal juga meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti sejumlah temuan berulang dari BPK, salah satunya terkait kontrak PLN dengan Antam yang belum terselesaikan.
“Kalau temuan berulang ini tidak diselesaikan, maka setiap pemeriksaan berikutnya akan selalu muncul. Ini harus segera dituntaskan,” kata Herman.
Sebagai informasi, BAKN melakukan kunjungan ke beberapa daerah, termasuk Jawa Barat, BAKN kembali menemukan persoalan pasokan batu bara untuk PLTU Jawa Barat 7. Jika persoalan ini terus dibiarkan, kata Herman, akan berdampak pada keuangan perusahaan, kehandalan sistem listrik, serta keberlanjutan suplai energi.
Herman juga menyoroti struktur subsidi dan kompensasi listrik yang dinilai tidak seimbang. Dari sekitar 25 juta pelanggan listrik bersubsidi, mayoritas adalah pelanggan 450 VA dan 900 VA. Namun, beban negara justru lebih besar pada komponen kompensasi tarif dibanding subsidi langsung.
“Saat ini subsidi sekitar Rp70 triliun, sedangkan kompensasinya sudah menyentuh Rp100 triliun. Padahal kompensasi dulu disediakan untuk menjaga industri tetap bertahan saat kondisi sulit, seperti saat pandemi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Herman mempertahankan kompensasi yang terlalu besar justru akan mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan sektor lain. Selain itu, margin keuntungan PLN yang hanya 7% disebutnya tidak sehat untuk mendukung ekspansi perusahaan. Ia juga mengingatkan risiko fluktuasi nilai tukar yang memperbesar beban utang PLN.
Ia menerangkan kajian BAKN terhadap PLN sejalan dengan upaya memperbaiki berbagai persoalan strategis nasional, termasuk sebelumnya penyelesaian masalah subsidi pupuk. “Kalau PLN sehat, energinya handal, terjangkau, dan keberlanjutannya terjaga, itu akan menjadi harapan besar ke depan. Tapi persoalan-persoalan tadi harus diselesaikan dulu,” pungkas Herman.
