Industri Tumbuh, Pengangguran Bertahan: Adde Rosi Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Pasar Kerja di Banten

BANTEN  — Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi menilai tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten menjadi sinyal kuat adanya ketimpangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Padahal, Banten dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur nasional dengan kawasan industri yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan Adde Rosi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (4/2/2026). Berdasarkan data Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten tercatat sebesar 6,69 persen, termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional.

“Persoalan pengangguran ini nyata dan cukup serius. Bukan hanya Banten, tetapi hampir di seluruh provinsi besar menghadapi tantangan serupa. Namun, Banten seharusnya punya keunggulan karena industrinya sangat banyak,” ujar Adde Rosi.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar dari Dapil Banten I itu, solusi penurunan pengangguran tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja baru. Yang lebih penting adalah memastikan sistem pendidikan berjalan seiring dan saling menguatkan dengan kebutuhan industri.

“Banten harus membuka lapangan kerja, tetapi pada saat yang sama pendidikan juga harus link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Mulai dari sekolah vokasi hingga jenjang S1, S2, bahkan S3 harus mendukung ekosistem industri yang ada,” tegasnya.

Adde Rosi menilai, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu akar masalah tingginya pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas sektor antara dunia pendidikan, pelaku industri, pemerintah daerah, serta kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan.

“Penurunan pengangguran tidak bisa ditangani satu sektor saja. Harus ada orkestrasi kebijakan antara pendidikan, industri, dan ketenagakerjaan agar hasilnya berkelanjutan,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemaparan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syakuni, yang mengakui masih adanya ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.

“Terlihat jelas bahwa lulusan pendidikan kita belum sepenuhnya matching dengan dunia industri. Kami berharap ada regulasi dan advokasi yang lebih kuat agar pemuda mendapat peluang kerja yang layak,” kata Syakuni.

Keprihatinan serupa juga disampaikan perwakilan BEM UPI Banten Umam, yang menyoroti angka pengangguran terbuka sebesar 6,69 persen atau sekitar 42.710 orang sebagai kondisi yang mengkhawatirkan.

“Kami berharap kurikulum pendidikan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, agar lulusan tidak lagi kesulitan masuk ke industri,” ujarnya.

Komisi X DPR RI menilai, penguatan pendidikan berbasis kebutuhan industri merupakan kunci agar bonus demografi di Banten tidak berubah menjadi beban sosial, melainkan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.