Jelang Imlek, Ramadan, dan Lebaran, Bambang Patijaya Ingatkan Risiko Ketimpangan Stok BBM
BATAM — Komisi XII DPR RI menyoroti potensi kerawanan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah menjelang tiga momentum besar nasional, yakni Tahun Baru Imlek, bulan Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, saat melakukan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi XII bersama PT Pertamina Patra Niaga di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (5/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bambang mengaku prihatin setelah mencermati paparan data ketahanan stok BBM regional. Ia menilai terdapat ketimpangan signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, terutama di Marketing Operation Region (MOR) II yang meliputi Kota Palembang dan sekitarnya.
Berdasarkan data Pertamina, tingkat ketersediaan BBM di MOR II tercatat sebagai yang terendah secara nasional, jauh di bawah wilayah lain seperti Jakarta, Medan, Balikpapan, Makassar, Surabaya, Semarang, hingga Jayapura.
“Kalau kita lihat data stok, MOR II posisinya paling rendah se-Indonesia. Data Desember lalu cukup mengkhawatirkan. Memang sekarang ada perbaikan, tapi tetap saja masih yang terendah dibandingkan delapan MOR lainnya,” ujar Bambang.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele, mengingat dalam waktu dekat aktivitas masyarakat dipastikan meningkat tajam seiring perayaan hari besar keagamaan dan nasional.
Menurutnya, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita sedang menghadapi rangkaian hari besar—Imlek, kemudian Ramadan, lalu Idul Fitri. Ini periode rawan jika stok dan distribusi tidak dipersiapkan dengan matang,” tegasnya.
Bambang pun meminta Pertamina Patra Niaga memberikan perhatian khusus terhadap wilayah dengan stok terbatas, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung antrean panjang, baik untuk BBM maupun LPG 3 kilogram, yang kerap menjadi masalah klasik saat permintaan melonjak.
“Pelayanan harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM atau LPG, apalagi di momen-momen penting seperti ini,” katanya.
Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan persoalan ketahanan stok BBM segera ditangani. Salah satu langkah lanjutan yang telah dijadwalkan adalah kunjungan kerja lanjutan ke Pertamina pada 12 Februari 2026 untuk mengevaluasi perkembangan dan tindak lanjut yang dilakukan.
Dengan penguatan koordinasi dan pengawasan, DPR berharap distribusi energi nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.