Jokowi Putuskan Masela di Darat, Pengamat : Kita Hormati Keputusan Presiden Tapi…
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi hari ini secara mendadak mengumumkan keputusannya terkait skema pengelolaan Blok Masela akan dibangun dengan metode OLNG (onshore/darat).
Menanggapi pernyataan presiden tersebut, berbagai pihak menilai jika keputusan yang disampaikan oleh Jokowi adalah sesuatu yang harus dihormati.
“Keputusan Presiden untuk mengelola blok Masela di darat tetap kita hormati, namun ada beberapa hal dan catatan yang harus diingat,” kata Dr. Lukman Malanuang, Sekretaris Jenderal Himpunan Perencana Wilayah dan Pedesaan ke wartawan di Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Menurut alumni Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB ini, selama ini pengelolaan LNG di darat bukan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku dan Pembangunan Regional.
“Fakta dan bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa pengelolaan LNG di darat seperti di Blok Arun, Riau, Bontang dan Blok Mahakam tidak menjamin terjadinya akibat beragam (multiplier effect) bagi masyakat setempat yg terjadi sebaliknya, masyarakat lokal justru terpinggirkan dan termarginalkan,” kata Lukman.
Ia menjelaskan, selama ini yang terlihat menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi sumber daya alam di Indonesia (migas maupun pertambangan) angka kemiskinan masyarakatnya tinggi, pendidikan rendah, infrastruktur sangat buruk dan terjadi kerusakan lingkungan yangsangat massif.
“Inilah yang disebut dgn istilah resource curse (kutukan sumberdaya alam). Eksploitasi SDA tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah,” ujarnya.
Karena eksploitasi Migas sangat sedikit memanfaatkan lokal resource (sumber daya lokal) baik Sumber Daya Manusia maupun barang dan jasa lainnya.
“Namun demikian bukan SDAnya yang terkutuk tapi mis managemen,” ucapnya.
Ia menyebut, Stiglitzh, mantan Direktur Bank Dunia, berpesan, apabila negara tidak punya kemampuan managemen mengelola SDA maka perut bumi merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan SDA tersebut.
Ketika eksploitasi sumberdaya migas dilakukan justru yang terjadi adalah regional leakeges (kebocoran regional) dan massif backwash effect (pencucian sumberdaya di daerah belakang secara massif) yang sangat merugikan masyakat dan pembangunan regional tidak tertangani dengan baik.
“Lihatlah bagaimana ladang gas Arun di Aceh Utara setelah pengelolaan darat dilakukan dan gasnya habis. Yang terjadi justru kota hantu (ghost town) alias kota mati dimana pembangunan daerahnya tidak berkelanjutan,” bebernya.
Begitu pula yang terjadi di Riau, puluhan tahun eksploitasi Migas di Minas dan Duri Provinsi Riau tetap terbelakang dengan indikator Indeks Pembangunan Manusianya (pendidikan, kesehatan dan daya beli masyakatnya) sangat rendah.
“Olehnya itu kita berharap, jika memang pengelolaan blok Masela dilakukan di darat, harapan kita bahwa pemerintah bisa belajar dari kesalahan terdahulu. Bagaimana tetap memikirkan manfaatnya terhadap masyarakat, khususnya Maluku,” tutupnya.