Komisi V DPR RI Dorong Optimalisasi Pengendalian Banjir Sub DAS Bendung Palembang

Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penguatan sistem pengendalian banjir di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw memimpin langsung Kunjungan Kerja Spesifik ke Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung, Kamis (13/2/2026), untuk meninjau pelaksanaan program pengendalian banjir sekaligus rencana penguatannya ke depan.

Perlu Penguatan Kapasitas dan Cakupan

Menurut Roberth, langkah yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara umum sudah berjalan baik. Namun, diperlukan optimalisasi lanjutan agar dampaknya lebih maksimal bagi masyarakat.

“Kami melihat pengendalian banjir di Palembang ini sudah cukup baik. Tinggal bagaimana ke depan dilakukan penguatan, baik dari sisi areal cakupan maupun kapasitas pompa, sehingga benar-benar mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karakteristik Kota Palembang yang dipengaruhi pasang surut Sungai Musi menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan elevasi muka air yang relatif tipis antara daratan dan Sungai Musi menyebabkan potensi limpasan air meningkat saat terjadi pasang.

Sub DAS Bendung dan Tantangan Teknis

Sub DAS Bendung memiliki luas sekitar 17,25 km² dengan panjang sungai kurang lebih 5,4 km yang bermuara ke Sungai Musi. Kawasan ini melayani wilayah padat permukiman, perkantoran, serta pusat perdagangan.

Data teknis menunjukkan genangan banjir mencapai ±304,25 hektare dengan debit banjir sebesar 46,20 m³/detik. Sementara kapasitas sungai dan kinerja pompa eksisting dinilai belum optimal akibat pendangkalan dan keterbatasan daya tampung.

“Karena level air Sungai Musi dengan daratan tidak terlalu jauh berbeda, ketika air sungai naik maka air bisa masuk dari anak sungai. Maka pintu harus ditutup dan air dipompa keluar. Artinya, kapasitas pompa harus benar-benar diperkuat,” jelasnya.

Sejak 2014 hingga 2025, pemerintah telah membangun tujuh kolam retensi, tanggul sungai, rumah pompa, serta sistem pengendali banjir lainnya, termasuk Kolam Bendung seluas 0,93 hektare dengan kapasitas tampung ±30.000 m³. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Proyek NUFReP 2026–2027

Untuk memperkuat sistem pengendalian banjir, pada 2026–2027 akan dilaksanakan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) melalui skema Loan IBRD 9459-ID dengan alokasi anggaran sekitar Rp424,6 miliar.

Program tersebut mencakup:

Perkuatan tebing sungai sepanjang ±4,2 km

Normalisasi sungai 5,4 km

Pembangunan dan optimalisasi pompa estafet

Peningkatan kapasitas kolam retensi

Pemasangan sistem SCADA

Pembangunan drainase kolektor dan jembatan

Roberth menegaskan anggaran tersebut belum termasuk pembebasan lahan, sehingga ia berharap proses tersebut segera diselesaikan agar proyek berjalan sesuai target.

“Kita harapkan dengan anggaran sekitar Rp420 miliar lebih ini, proyek bisa selesai tepat waktu dan mampu mengendalikan banjir hingga sekitar 85 persen, bahkan mendekati 90 persen,” tegas legislator Dapil Papua Pegunungan itu.

Lindungi Ratusan Ribu Kepala Keluarga

Secara teknis, intervensi yang dirancang ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas pengaliran dan optimalisasi sistem pompa dengan target reduksi banjir hingga ±89,51 persen serta pengendalian muka air banjir yang sebelumnya mencapai elevasi +3,05 meter.

Roberth mengingatkan urgensi penyelesaian proyek ini sangat tinggi, mengingat sekitar 400 ribu kepala keluarga berpotensi terdampak apabila sistem pengendalian banjir tidak dituntaskan secara menyeluruh.

“Kita tidak ingin masyarakat terus-menerus terdampak banjir. Ini menyangkut ratusan ribu kepala keluarga. Karena itu Komisi V akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program ini berjalan efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Melalui penguatan sistem drainase terintegrasi di kawasan Bendung, Parit, Seduduk, dan Iba, serta optimalisasi kolam retensi di sejumlah titik strategis, diharapkan Kota Palembang memiliki sistem ketahanan banjir yang lebih andal dan berkelanjutan ke depan.