Komisi VII DPR Soroti PIK 2: Proyek Strategis Nasional Harus Beri Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Kawasan Elit

TANGERANG – Komisi VII DPR RI mendorong pengelola kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 untuk tidak hanya menjadi etalase investasi, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penyediaan layanan free tour bagi penumpang transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai kedekatan geografis PIK 2 dengan bandara merupakan peluang besar yang selama ini belum dioptimalkan secara maksimal untuk kepentingan pariwisata nasional.

“Kalau Singapura bisa memanfaatkan wisatawan transit dengan free shuttle dan free tour, masa kita tidak bisa? Ini jaraknya hanya sekitar 15 menit dari bandara,” ujar Evita usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PIK 2, Kamis (5/2/2026).

Menurut Evita, konsep wisata singkat gratis tidak hanya berfungsi sebagai promosi kawasan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk menarik kunjungan ulang wisatawan bersama keluarga mereka di kemudian hari.

Namun, Komisi VII memberikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait citra PIK 2 yang dinilai masih sangat eksklusif dan belum sepenuhnya ramah bagi masyarakat luas.

Evita menyoroti keluhan publik terkait mahalnya harga makanan dan minimnya ruang ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Ia menegaskan bahwa kawasan wisata yang sehat seharusnya membuka akses luas bagi UMKM, bukan hanya mengakomodasi kepentingan segmen menengah ke atas.

“PIK 2 ini Proyek Strategis Nasional. Artinya sudah dapat banyak kemudahan dari negara. Maka harus ada timbal balik yang jelas untuk rakyat, termasuk UMKM,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.

Salah satu sorotan utama Komisi VII adalah minimnya produk lokal di hotel-hotel jaringan internasional yang beroperasi di kawasan PIK 2. Evita menyayangkan masih dominannya produk makanan ringan impor, padahal banyak UMKM nasional yang mampu bersaing dari sisi kualitas.

“Kita lihat cemilan di hotel-hotel itu, tapi belum banyak yang made in Indonesia. Ini harus diatur. Produk UMKM wajib masuk, jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri,” katanya.

Komisi VII menilai, tanpa regulasi yang tegas, keberadaan PIK 2 berpotensi hanya memperkuat ekonomi kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar hanya merasakan dampak tidak langsung.

Ke depan, DPR menegaskan akan terus mengawal sinergi antara investasi swasta dan kebijakan pemberdayaan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Komisi VII juga berkomitmen melibatkan mitra kerja dalam setiap peninjauan lapangan guna memastikan persoalan di daerah tidak berhenti sebagai wacana.

“Investasi boleh besar, tapi manfaatnya harus dirasakan rakyat. Itu prinsip dasar PSN,” pungkas Evita.