Lamhot Sinaga Ingin Pemerintah Beri Intensif Fiskal untuk Perkuat Ekosistem Industri Galangan Kapal Nasional

 Lamhot Sinaga Ingin Pemerintah Beri Intensif Fiskal untuk Perkuat Ekosistem Industri Galangan Kapal Nasional

JAKARTA  — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga ingin pemerintah terlibat dengan memberikan insentif fiskal untuk memperkuat ekosistem industri galangan kapal nasional.

Hal itu sempat disampaikan Lamhot saat  memimpin kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meninjau fasilitas PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB). Kala itu, Lamhot menemukan sejumlah catatan bahwa potensi industri perkapalan Indonesia sangat besar, mengingat 70 persen wilayah Indonesia merupakan wilayah maritim.

“Potensinya sangat besar. Tidak hanya daerah pesisir, tetapi seluruh wilayah sangat memungkinkan untuk tumbuhnya industri galangan kapal,” kata Lamhot ke wartawan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut Lamhot, kebijakan yang diambil perlu dipikirkan pemerintah secara nasional agar industri perkapalan lebih kompetitif.

“Mungkin insentif seperti itu ke depan perlu dipikirkan pemerintah supaya ekosistem industri kapal nasional ini bisa tumbuh dan berkembang,” jelas Lamhot.

Selain itu,ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas fiskal khusus pembangunan kapal yang memberikan pembebasan bea masuk untuk bahan baku pembangunan kapal . Ia meminta pemerintah memperluas sosialisasi dan mempermudah aksesnya bagi pelaku industri.

Lebih lanjut, politisi asal Dapil Sumut II ini sangat optimistis ekosistem industri perkapalan berkembang pesat dan akan berdampak langsung pada kemandirian industri nasional.

“Kita berharap industri perkapalan dapat memberi kontribusi nyata bagi daya saing nasional. Industri ini harus menjadi penopang, bukan sekadar pelengkap,” tutupnya.

Di akhir keterangannya, Lamhot mencontohkan Batam sebagai wilayah dengan industri galangan kapal terbesar di Indonesia, yang menguasai 44 persen kapasitas galangan nasional . Besarnya industri di Batam bukan karena faktor geografis semata, tetapi karena insentif kawasan perdagangan bebas.

“Batam bukan daerah pesisir, tetapi karena free trade area dengan pajak nol, orang mudah membangun galangan kapal di sana,” jelasnya.

 

Facebook Comments Box