Laode Ida : Kejaksaan Minus Revolusi Mental
Jakarta, LintasParlemen.com–Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa jaksa oleh dalam dugaan transaksi kasus menunjukkan bahwa reformasi dan revolusi mental di jajaran korps adyaksa itu tak berjalan.
Komisioner Ombudsmen Republik Indonesia (ORI), Laode Ida mengungkapkan, kejadian tersebut menjadi cerminan jika justru yang ada sekarang adalah kecenderungan terus mendarah dagingnya watak kejahatan dalam diri oknum-oknum aparat kejaksaan.
“Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan.Harusnya para jaksa menjalankan tugas untuk memberantas korupsi melalui instrumennya di berbagai daerah, bukan menjadi pihak yang harus diawasi oleh KPK,” papar Laode Ida dalam keterangannya ke LintasParlemen.com, Kamis (14/4/2016).
Ida mengungkapkan, dalam hal penegakan hukum mestinya instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaaan dan Kepolisian berbagi tugas.
“Justeru yang terlihat KPK dibebani tugas menangkapi aparat kejaksaan yang korup atau transaksikan kasus,” ungkapnya.
Kenyataan seperti itu, tutur Ida harus jujur diakui, sebagai kegagalan Pimpinan Kejaksaan (Jagung) dalam membina dan mengefektifkan tugas aparaturnya dalam memberantas korupsi.
“Kegagalan Jagung ini sekaligus bagian dari kelemahan Presiden Jokowi, karena pembantunya nyata-nyata tak patuhi misi revolusi mental,” tutur Ida.
Bahkan boleh dikatakan, ‘boro-boro’ memperbaiki citra, yang justru terjadi adalah penghancuran citra kejaksaan, termasuk menjadikan citra pemerintahan Jokowi buruk wajah.
“Pertanyaan apakah akan tetap biarkan citra korps adyaksa buruk yang turut berimbas pada presiden Jokwi? Tentu tergantung Presiden,” ucapnya.
Ida menyebut, posisi Jagung saat ini memang bersumber dari parpol yang mungkin saja Presiden Jokowi enggan untuk menggantinya. Tetapi rasa-rasanya juga pihak parpol asal Jagung itu pasti bukan saja merasa malu melainkan juga rugi secara politik.
“Karena kasus-kasus korupsi selama ini yang melibatkan aparat adiyaksa juga sudah turut merusak citra parpol asal Jagung,” sebutnya.
Maka, jika Presiden Jokowi benar-benar mau membenahi Kejaksaan maka sudah saatnya untuk menggantinya dengan figur-figur yang bersih dan bisa lakukan revolusi mental di intern korps adyaksa itu.
“Mungkin akan lebih tepat bila posisi Jagung dari kalangan profesional berwatak aktivis dari luar kejaksaan,” tambahnya.