Mercy Chriesty Barends ke Pemerintah: Sebelum Jalankan Program Transmigrasi Perlu Ada Mediasi Pendatang dengan Warga Setempat

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah melakukan mediasi antara warga pendatang dengan warga setempat. Mercy menyampaikan itu usai menyoroti berbagai persoalan di daerah transmigrasi, terutama benturan kepentingan antara pendatang dan masyarakat adat setempat.

Menurut Mercy, hingga kini Pemerintah belum menjalankan mediasi sebelum menjalankan program transmigrasi, perlu ada mediasi antara kedua kelompok agar tidak terjadi konflik sosial dan ketimpangan ekonomi.

“Banyak penduduk asli tidak diberikan pelatihan yang memadai untuk bersaing, sehingga mereka kalah dengan pendatang yang memiliki keterampilan tertentu,” kata dalam rapat dengan Menteri Kebudayaan di Gedung Parlemen, Selasa (4/2/2025).

Mercy menjelaskan bahwa benturan kepentingan ini kerap menjadi alasan penolakan program transmigrasi di sejumlah daerah. Transmigrasi dianggap dapat menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas dan mengancam keberlangsungan budaya mereka.

“Saya tekankan bahwa revitalisasi budaya adat perlu dilakukan agar mereka tidak tertinggal serta memahami mana budaya yang harus dipertahankan dan mana yang perlu beradaptasi,” tuturnya.

Ia menambahkan, revitalisasi budaya adat akan membantu masyarakat asli bersaing dengan pendatang tanpa harus meninggalkan tradisi dan hukum adat yang berlaku.

“Masyarakat adat di Banten, misalnya, memiliki kebiasaan membawa anak perempuan yang baru menstruasi dan ibu hamil ke dalam hutan. Ini contoh masyarakat yang belum tersentuh program revitalisasi budaya. Saya sampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan memberikan alat musik atau bantuan seremonial,” tegasnya