Mudik Gratis, Saadiah Uluputty Sebut Stimulus Transportasi Laut Tak Jawasentris

 Mudik Gratis, Saadiah Uluputty Sebut Stimulus Transportasi Laut Tak Jawasentris

Saadiah Uluputty

SURABAYA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputty menegaskan perlunya pemerataan stimulus transportasi laut bagi masyarakat kepulauan dalam masa angkutan Lebaran 2026. Saadiah menilai kebijakan tiket gratis dan diskon pelayaran yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh warga di kawasan Timur Indonesia, yang justru sangat bergantung pada moda laut sebagai sarana utama mobilitas.

Dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/2/2026), Saadiah mengingatkan agar program mudik gratis tidak terpusat pada jalur-jalur padat di Pulau Jawa saja.

“Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama. Kami menuntut perluasan kuota mudik gratis hingga ke pelosok timur Indonesia agar keadilan itu dirasakan merata,” ujarnya.

Konektivitas Laut Jadi Urat Nadi Kepulauan

Saadiah menekankan, masyarakat di provinsi berbasis kepulauan seperti Maluku dan Papua, kapal laut bukan sekadar pilihan transportasi, melainkan kebutuhan vital. Keterbatasan akses udara dan mahalnya harga tiket pesawat menjadikan kapal laut sebagai moda paling terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama operator pelayaran nasional, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), meninjau ulang distribusi kuota tiket gratis dan diskon agar lebih proporsional.

Menurut Saadiah, jalur-jalur perintis dan rute antarpulau di kawasan timur harus memperoleh alokasi yang setara. “Distribusi bantuan transportasi tidak boleh bersifat Jawasentris. Negara harus hadir secara adil di seluruh wilayah,” tegas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Maluku itu.

Soroti Kesiapan Pelabuhan Tanjung Perak

Selain persoalan kuota, Saadiah juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan layanan di Pelabuhan Tanjung Perak, yang menjadi gerbang utama arus penumpang menuju Indonesia Timur.

Dengan proyeksi lonjakan penumpang mencapai puluhan ribu orang selama periode 11 Maret hingga 5 April 2026, kualitas fasilitas terminal, ruang tunggu, hingga layanan di atas kapal dinilai harus mendapat perhatian serius.

“Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan yang tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas,” katanya mengingatkan operator kapal dan pengelola pelabuhan.

Ia menambahkan bahwa aspek keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama, terutama pada puncak arus mudik ketika tekanan operasional meningkat signifikan.

Data Operasional dan Rute Terpadat

Berdasarkan data operasional, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menyiapkan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi serta potongan harga 30 persen untuk 25 kapal penugasan Public Service Obligation (PSO). Program tersebut berlaku selama masa angkutan Lebaran 2026.

Komisi V DPR RI mencatat, dari Jawa Timur, rute terpadat meliputi Balikpapan–Surabaya dengan 14.025 penumpang serta Makassar–Surabaya sebanyak 11.714 penumpang. Kepadatan ini dinilai membutuhkan pengawasan ekstra, baik dari sisi manajemen penumpang maupun pengaturan jadwal keberangkatan.

Saadiah meminta agar evaluasi dilakukan secara berkala selama masa angkutan berlangsung. “Jangan sampai angka besar ini hanya menjadi statistik. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar terlayani dengan aman, nyaman, dan adil,” ujarnya.

Dorong Pengawasan Ketat dan Evaluasi Kebijakan

Sebagai mitra kerja sektor infrastruktur dan perhubungan, Komisi V DPR RI berkomitmen melakukan pengawasan langsung di lapangan. Saadiah menegaskan pihaknya akan terus memantau implementasi program mudik gratis agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Lebih lanjut, Saadiah menerangkan, pemerataan stimulus transportasi bukan hanya soal angka kuota, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak mobilitas warga negara, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

“Momentum Lebaran harus menjadi kesempatan memperkuat integrasi nasional. Jangan sampai saudara-saudara kita di wilayah timur merasa dipinggirkan,” tutupnya.

Facebook Comments Box