Muslim Ayub Berani Sebut Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 GAGAL TOTAL – Ini Alasannya…
JAKARTA – Anggota Timwas Haji DPR RI 2025 dari Fraksi NasDem Muslim Ayub ingin penyelenggaraan Ibadah Haji dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan, Muslim ingin agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum mendalami jika ada sejumlah indikasi diduga ada ‘permainan’ pada pelaksanaan haji di tahun 2025 ini.
“KPK atau pihak berwajib harus turun tangan apabila ada indikasi permainan dalam pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tahun 2025,” kata Muslim seperti keterangan tertulisnya diterima wartawan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Keputusan dirinya mengusulkan KPK dan penegak hukum lainnya turun tangan menyelesaikan persoalan haji yang terus terjadi tiap tahunnya agar evaluasi haji dilakukan secara menyeluruh dan dari akar-akarnya. Muslim mengaku, evaluasi yang dilakukan itu sudah sangat objektif seperti dirasakan sendiri selama di Arab Saudi dengan Timwas DPR RI.
Muslim malah tak habis pikir, kenapa penyelenggaraan haji begitu sembrawut tanpa ada tata kelola yang profesional. Ia mencontohkan, banyaknya jemaah yang terpisah dari kloternya, jemaah kerap makan nasi basi, transportasi amburadul dan banyak lagi.
“Berdasarkan evaluasi saya secara objektif terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun sejak mulai keberangkatan, pengaturan hotel yang banyak membuat jamaah terpisah dari kloternya, makanan jamaah yang kerap basi , pengadaan banyak kartu nusuk yang terlambat sampai detik terakhir, sampai transportasi keberangkatan jamaah yang amburadul, hingga update terakhir banyak jamaah yang terpaksa jalan kaki ke Mina,” jelas Muslim.
Politisi asal Dapil Acxeh ini berani menyebut penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia 2025 gagal total. Dengan tulisan kapital, Muslim menuliskan kata GAGAL TOTAL agar pemerintah melakukan evaluasi secara serius.
“Saya anggap pengelolaan Jamaah Haji tahun ini GAGAL TOTAL, saya sdh menyiapkan Bukti2 Rekaman pemberangkatan, pemulangan Jamaah, jamaah terlantar,” terang Muslim.
Pria lima anak ini merasa sangat miris melihat jemaah haji sempat berjalan kaki sejauh 7 km dari Musdalifah ke Mina. Bagi Muslim, kejadiaan itu tak bisa dimaafkan dan membuat dirinya bersedih selaku anggota Komisi VIII DPR RI.
“Yang lebih ironisnya jemaah Haji berjalan kaki 7 km dari Mundalifah ke Mina, di Mina jemaah kita juga digabungkan antara pria dan wanita, apa guna juga saya jadi pengawas kalau kita tdk mau kritisi dan evaluasi,” pungkas Muslim.
Sebelumnya, Muslim mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.
“Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ujar Muslim saat masih di Mekkah, Arab Saudi, Sabtu (7/6/2025) lalu seperti dikutip situs DPR RI.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa sejumlah jemaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.
“Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” tegas Anggota Komisi XIII ini.
Pansus ini, lanjut Muslim, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Ia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus. “Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.
Muslim Ayub berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” tutupnya.
