Nasril Bahar Puji Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara: Lahan Seluar 3 Juta Hektare Bisa Berkontribusi untuk Negara
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar ingin agar lahan milik rakyat sebagai aset negara seluas 1.001.508 hektar yang sedang diproses legalitasnya segera resmi milik negara. Menurut Nasril, lahan tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional.
“Komisi VI DPR memberikan dorongan penuh untuk percepatan, agar lahan ini segera menjadi aset resmi negara,” kata Nasril saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Agus Sutomo di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Untuk itu, Nasril mengapresiasi upaya pengelolaan lahan sawit negara oleh BUMN perkebunan, khususnya melalui PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) tersebut. Ia berharap proses perampungan tersebut segera kelar diurus.
“Lahan ini luar biasa, kalau tercapai bisa mencapai 3 juta hektare. Dengan rata-rata harga sawit per hektar Rp100 juta, nilainya bisa menembus Rp300 triliun. Ini kontribusi yang sangat luar biasa bagi negara,” terang Nasril.
Menurut Nasril, dukungan politik sangat diperlukan untuk mempercepat proses inkrah dan penetapan aset lahan tersebut. Saat ini, dari total luasan yang diproses, baru sekitar 71.000 hektare yang dikelola melalui pola kemitraan, sementara 248.000 hektar dijalankan lewat kerja sama operasi (KSO).
“Komisi VI DPR memberikan dorongan penuh untuk percepatan, agar lahan ini segera menjadi aset resmi negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan historis terkait perolehan lahan yang sebelumnya banyak berada di kawasan hutan lindung dan dikelola secara ilegal. Dirinya pun menilai langkah legalisasi dan penataan ulang oleh negara merupakan momentum strategis untuk mengakhiri praktik mafia tanah dan mafia perkebunan.
Selain itu, Nasril menekankan pentingnya benchmarking pada perusahaan perkebunan swasta yang terbukti professional agar BUMN sawit tidak terjebak budaya kerja lama yang tidak produktif. Ia juga meminta adanya alokasi hasil produksi sawit untuk program Minyak Kita, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kepentingan rakyat.
Di akhir keterangannya, Nasril menyinggung keberadaan 193 personel TNI yang diperbantukan di PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan, serta tata kelola yang bersih di bawah kepemimpinan manajemen dan Dewan Komisaris.
“Dengan tata kelola yang benar, BUMN sawit ini bisa menjadi aset besar negara tanpa terbebani utang, berbeda dengan PTPN yang hari ini menanggung utang hingga Rp48 triliun. Kita terus mendukung penuh upaya legalisasi lahan dan penguatan BUMN sawit. Ini harapan kita semua. Negara memiliki, negara hadir, dan negara berdaulat atas asetnya sendiri,” pungkasnya.