PDIP DPR RI Setuju Tunjangan dan Fasilitas yang Diterima Anggota Dewan Tak Patut Diterima Dihentikan Saja

JAKARTA –  Fraksi PDIP DPR RI sangat setuju tunjangan termasuk fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan saja. Menurut PDIP di DPR RI memandang hak-hak yang melekat di anggota dewan sejatinyq memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah bukan sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah seperti dikutip detikcom, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Said menyebut tidak cukup tunjangan untuk para anggota DPR ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan antarfraksi. Untuk itu, ia mengajak anggota DPR lainnya mulai mengukur diri berdasarkan kinerja hingga fungsinya.

“Ukurannya tidak cukup kesepakatan antarfraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serbasulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” papar Said.

“Jika ukuran-ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas kami di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai nilai kepatutan (etik). Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Said menyebut masyarakat tidak akan mempertanyakan tunjangan hingga gaji DPR jika memang kinerja yang diberikan juga sepadan. Selain itu, menurutnya, aspirasi rakyat juga harus bisa terus diperjuangkan agar marwah DPR juga tetap terjaga.

“Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting karena menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota-anggota fraksi kami untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri. Sebab, DPR adalah etalase, di mana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpang dan tidak patut,” ujar dia.

Karena itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Said menyebut PDIP memandang perlu untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Dia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.

“Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutur dia.