Pembangunan Pendidikan Investasi Produktif?

Pembangunan Pendidikan Investasi Produktif?

SHARE

Oleh: Helmi AdamPenulis adalah Direktur Yayasan Syafaat Indonesia

Pembangunan ekonomi tidaklah mungkin tanpa pendidikan. Seperti dikatakan Myrdal, “untuk memulai program pembangunan nasional sambil membiarkan sebagian besar penduduk tetap buta huruf kelihatannya bagi saya akan menjadi sia-sia.”

Bagi pembangunan ekonomi, kualitas buruh adalah lebih penting. Pekerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh pendapatan per kapita yang rendah. Buta huruf dan tenaga yang tidak terlatih tidak dapat diharapkan untuk menjalankan dan memelihara mesin yang canggih. Hanya dengan investasi pada mereka maka produktivitas mereka dapat ditingkatkan.

Melalui pendidikan umum pemerintah dapat meningkatkan persediaan buruh efektif dan kapasitas produktif bangsa. Suatu program pendidikan harus bersifat luas dan beraneka-ragam. Pendidikan primer perlu disediakan agar setiap anak usia sekolah dapat menjalani wajib belajar. Dalam rangka menyediakan materi bagi universitas dan memberi fasilitas pendidikan yang lebih luas, perlu dibuka sekolah menengah yang lebih banyak lagi.

Pada waktu yang sama lembaga latihan diperlukan untuk memberikan pengajaran kepada ahli mesin, montir listrik, tukang, perawat, guru, penyuluh pertanian, dan sebagainya. Pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian didirikan untuk mencetak dan meningkatkan jumlah dokter, administrator, insinyur dan semua jenis personil terlatih.

“Program pendidikan didasarkan pada usaha menjalin kesatuan bangsa pada umumnya, untuk memanfaatkan energi rakyat dan membangun bangsa dan sumber-daya manusia di seluruh negeri.” Investasi di bidang yang luas dan beraneka-ragam seperti di bidang pendidikan itu hanya mungkin dilakukan oleh atau melalui inisiatif pemerintah.

Investasi pada modal manusia sangat bersifat produktif. Negara terbelakang membutuhkan ahli industri dan pertanian, dokter, insinyur, guru, administrator dan sebagainya, yang akan semakin memperlancar arus barang dan jasa sehingga dengan demikian mempercepat derap pembangunan.

Baca juga :   Komitmen Indonesia Soal EBT Bisa Contohi India

Tetapi masalah pengadaan fasilitas pendidikan bagi sekian banyak orang melampaui batas kemampuan suatu negara terbelakang lantaran terbatasnya dana. Berapa pun yang tersedia, dana itu harus dibagi secara adil atas dasar prioritas. Dan ahli-ahli ekonomi berbeda pendapat mengenai masalah prioritas ini. Sepanjang pendidikan merupakan suatu investasi, ia secara langsung meningkatkan produktivitas.

Uang yang dipergunakan untuk pendidikan dan latihan para dokter, guru, insinyur, atau administrator sesungguhnya merupakan suatu investasi modal yang sama halnya dengan uang yang dipergunakan untuk pembangunan sebuah waduk. Tetapi penggunaan uang untuk gerakan pemberantasan buta huruf dalam rangka mendidik petani dianggap tidak secara langsung produktif, oleh Lewis.

Dia berpendapat bahwa “bagian pendidikan seperti itu, karena bukan merupakan investasi yang mendatangkan untung, adalah sama derajatnya dengan barang konsumsi lain seperti pakaian, rumah atau gramophone”, karena ia membantu petani, tukang cukur atau pembantu rumah tangga “untuk lebih banyak menikmati sesuatu (guru, surat kabar) atau untuk memahami sesuatu lebih baik.’’ Tetapi Prof. Galbraith menganggap investasi dalam mendidik massa sama juga produktifnya.

Dia berpendapat bahwa “menolong petani dan pekerja dari kebutahurufan mungkin merupakan suatu tujuan yang tersendiri. Tetapi ia juga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan bagi setiap bentuk kemajuan pertanian. Di mana pun di dunia ini tidak ada seorang petani yang buta huruf tetapi maju.

Akan tetapi di mana pun, tidak ada petani yang melek huruf tapi tidak maju. Dipandang secara demikian, pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang sangat produktif’. Galbraith menyimpulkan: “apakah suatu hal sekaligus merupakan jasa konsumsi dan sumber modal produktif bagi masyarakat tidaklah mengurangi arti pentingnya sebagai suatu investasi. Malahan ia semakin mempertinggi arti penting tersebut”.

Baca juga :   6 Pertimbangan MUI, Minta Pemerintah tak Buru-buru Terapkan Full Day School

Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memprakarsai program jangka panjang pengembangan dan pembaharuan pendidikan secara luas yang merentang mulai dari gerakan pembebasan buta huruf sampai ke tingkat universitas, sehingga pada semua cabang kehidupan nasional pendidikan menjadi titik pusat pembangunan negara.  []

Facebook Comments