Pemerintah Siapkan Skema WFH Seminggu Sekali, Airlangga: Bisa Hemat BBM hingga 20 Persen
Airlangga Hartarto
JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi di tengah dampak konflik Timur Tengah terhadap harga minyak global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sektor transportasi harian masyarakat.
“Penghematan dari sisi mobilitas, khususnya penggunaan bensin, cukup signifikan. Bisa mencapai seperlima dari konsumsi harian,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Berlaku untuk ASN hingga Swasta
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Menurutnya, penerapan WFH secara luas akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan mobilitas kendaraan, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama konsumsi BBM nasional.
“Harapannya tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan pemerintah daerah bisa menerapkan skema ini,” katanya.
Teknis Masih Dimatangkan
Meski demikian, Airlangga mengakui bahwa skema teknis pelaksanaan WFH masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah saat ini tengah merumuskan konsep yang tepat agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kerja.
Ia memastikan, setelah konsep matang, pemerintah akan segera menyampaikan detail kebijakan kepada publik.
“Nanti setelah konsepnya siap, akan kami informasikan lebih rinci,” ujarnya.
Berlaku Usai Lebaran
Rencananya, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan akan mulai diterapkan setelah momentum Lebaran 2026. Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya.
Selain itu, durasi kebijakan juga masih bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan perkembangan global, khususnya situasi konflik di Timur Tengah serta fluktuasi harga minyak dunia.
“Kita lihat situasi ke depan, baik dari sisi harga minyak maupun kondisi geopolitik. Semua akan disesuaikan,” kata Airlangga.
Kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional sekaligus merespons dinamika global yang berpotensi memengaruhi ekonomi domestik.