Profil Sari Yuliati: Teknokrat Perempuan Golkar dari NTB dengan Latar Teknik dan Hukum
JAKARTA — Nama Ir. Hj. Sari Yuliati, SH, MT termasuk figur perempuan yang konsisten menanjak dalam struktur politik nasional. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, sekaligus memegang posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar dan Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Kombinasi jabatan legislatif dan kepartaian tersebut menempatkan Sari sebagai salah satu pengelola kunci mesin politik Golkar di tingkat pusat. Sari lahir di Jakarta tepatnya 02 Juni 1976.
Di parlemen, Sari mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, serta Kota Mataram. Meski mewakili NTB, Sari lahir di Jakarta pada 2 Juni 1976, dan menempuh hampir seluruh pendidikan dasarnya di ibu kota.
Pendidikan Awal dan Pembentukan Karakter
Sari mengawali pendidikan formalnya di SDN 3 Pagi Duren Sawit pada 1982. Selepas lulus pada 1988, ia melanjutkan ke SMP Negeri 27 Duren Sawit hingga 1991.
Prestasi akademiknya mengantarkannya ke salah satu sekolah menengah atas unggulan di Jakarta, SMA Negeri 81 Lab School Rawamangun, tempat ia menamatkan pendidikan pada 1994.
Rekam jejak akademik tersebut menjadi fondasi kuat bagi langkah Sari memasuki dunia perguruan tinggi. Pada 1995, ia diterima di Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Ia menyelesaikan studi tepat waktu pada akhir 1999 dan diwisuda pada pertengahan 2000.
Di lingkungan kampus, Sari dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Ia tercatat masuk lima besar IPK tertinggi di angkatannya. Tak hanya unggul secara akademik, Sari juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan dikenal sebagai aktivis kampus yang vokal, khususnya pada masa transisi politik nasional menjelang dan pasca Reformasi 1998.
Magister Cepat dan Etos Akademik
Hasratnya pada dunia teknik berlanjut ke jenjang pascasarjana. Pada 2001, Sari melanjutkan studi Magister Teknik Sipil di Universitas Indonesia (UI). Dengan disiplin tinggi, ia menyelesaikan program magister hanya dalam waktu 18 bulan atau tiga semester, dan resmi menyandang gelar Magister Teknik (M.T.) pada awal 2003.
Pencapaian tersebut memperkuat reputasi Sari sebagai figur dengan etos kerja tinggi, sistematis, dan terbiasa bekerja dalam kerangka perencanaan yang terukur—karakter yang kemudian tercermin dalam kiprahnya di dunia politik dan legislatif.
Lintas Disiplin: Dari Teknik ke Hukum
Menariknya, di tengah kesibukan politik nasional, Sari kembali ke bangku kuliah. Pada 2020, ia menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan berhasil lulus pada 2025.
Saat ini, ia masih melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Langkah ini menunjukkan upaya sadar Sari untuk memperkuat pemahaman normatif dan yuridis, terutama dalam konteks kerja-kerja legislasi dan pengawasan di DPR RI.
Peran Strategis di DPR dan Partai Golkar
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sari berada di posisi penting dalam pengambilan keputusan strategis lembaga legislatif. Di internal Partai Golkar, perannya sebagai Bendahara Umum DPP dan Bendahara Fraksi DPR menuntut ketelitian tinggi, integritas, serta kemampuan manajerial yang kuat—terutama dalam mengelola sumber daya politik partai di tingkat nasional.
Kombinasi latar belakang teknik, hukum, dan pengalaman organisasi menjadikan Sari Yuliati salah satu figur perempuan Golkar dengan profil teknokrat yang menonjol di parlemen.
Poin Penting yang Belum Banyak Diangkat Media
Sebagai catatan editorial, ada beberapa aspek penting dari profil Sari Yuliati yang sering luput dari pemberitaan arus utama:
Lintas Keilmuan yang Jarang Dimiliki Legislator
Perpaduan Teknik Sipil dan Ilmu Hukum memberi Sari perspektif teknis sekaligus normatif dalam menilai kebijakan publik, terutama terkait infrastruktur, tata kelola anggaran, dan regulasi.
Pengalaman Reformasi sebagai Modal Politik
Keterlibatannya sebagai aktivis kampus pada periode Reformasi 1998 merupakan modal historis yang membentuk sensitivitas politik dan sikap kritisnya terhadap tata kelola negara.
Peran “Sunyi” namun Strategis di Internal Golkar
Jabatan bendahara kerap minim eksposur, namun justru menjadi tulang punggung keberlangsungan organisasi dan konsolidasi politik partai.
Representasi Perempuan di Jabatan Keuangan Politik
Posisi bendahara di partai besar nasional masih didominasi laki-laki, sehingga kiprah Sari memiliki makna tersendiri dalam konteks kepemimpinan perempuan.
Figur Penjaga Stabilitas DPR dan Mesin Keuangan Golkar
Di tengah dinamika politik nasional yang kian cair pasca-Pemilu, Sari Yuliati muncul sebagai salah satu figur kunci di balik stabilitas parlemen dan konsolidasi internal Partai Golkar. Menjabat Wakil Ketua DPR RI, sekaligus Bendahara Umum DPP Partai Golkar dan Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sari berada di persimpangan strategis antara kekuasaan legislatif, kepartaian, dan pengelolaan sumber daya politik nasional.
Dalam konfigurasi DPR, jabatan Wakil Ketua menempatkan Sari bukan sekadar sebagai pimpinan administratif, tetapi aktor penting dalam mengatur ritme kerja lembaga legislatif, menjaga keseimbangan antarfraksi, serta memastikan jalannya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tetap sejalan dengan arah politik nasional.
Bendahara dan Politik Stabilitas
Di internal Golkar, posisi Bendahara Umum DPP menempatkan Sari sebagai pengelola jantung logistik partai. Peran ini krusial, terutama dalam konteks Golkar sebagai partai besar yang menjadi penopang utama koalisi pemerintahan. Dalam politik nasional, stabilitas logistik sering kali berbanding lurus dengan stabilitas politik.
Tak hanya itu, jabatan Bendahara Fraksi Golkar DPR RI memperkuat pengaruhnya di parlemen. Ia berada di balik layar pengelolaan sumber daya fraksi, mulai dari dukungan legislasi hingga konsolidasi politik antaranggota. Peran ini membuat Sari kerap disebut sebagai figur yang berfungsi menjaga soliditas fraksi di tengah dinamika kepentingan politik nasional.
Teknokrat di Panggung Politik
Latar belakang Teknik Sipil dan Ilmu Hukum menjadikan Sari Yuliati tampil sebagai politisi dengan pendekatan teknokratik. Dalam politik nasional, karakter ini relatif langka dan strategis, terutama ketika DPR dihadapkan pada pembahasan undang-undang yang sarat aspek teknis dan yuridis, seperti regulasi infrastruktur, pengelolaan anggaran negara, hingga tata kelola BUMN.
Pengalaman akademiknya yang ditempa sejak masa Reformasi 1998 membentuk gaya politik yang cenderung rasional, terukur, dan berhitung. Ini pula yang menjelaskan mengapa Sari lebih sering berperan sebagai penjaga keseimbangan, bukan politisi dengan retorika konfrontatif.
Representasi NTB dan Politik Afirmasi Daerah
Meski lahir dan besar di Jakarta, Sari mewakili Dapil NTB II, wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. Di tingkat nasional, perannya kerap dilihat sebagai jembatan antara kepentingan pusat dan daerah, khususnya dalam isu pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penguatan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Keterwakilan NTB dalam jajaran pimpinan DPR juga memberi nilai politik tersendiri. Ini menegaskan posisi daerah dalam pengambilan keputusan strategis nasional, sekaligus memperkuat narasi afirmasi kawasan di luar Jawa dalam struktur kekuasaan negara.
Perempuan dan Pusat Kekuasaan Politik
Dalam lanskap politik nasional yang masih didominasi laki-laki, posisi Sari Yuliati menonjol. Bukan hanya karena ia perempuan, tetapi karena ia memegang posisi finansial dan struktural strategis—dua ranah yang kerap menjadi pusat pengaruh politik.
Kiprahnya mencerminkan pergeseran penting dalam politik nasional: perempuan tidak lagi sekadar simbol representasi, tetapi aktor utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan.
Arah Politik ke Depan
Ke depan, posisi Sari Yuliati diperkirakan tetap relevan dalam peta politik nasional, baik sebagai penjaga stabilitas DPR, penguat konsolidasi Golkar, maupun figur yang menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Kombinasi jabatan, latar belakang akademik, dan pengalaman organisasi menjadikannya salah satu aktor yang bekerja efektif di balik layar, namun berdampak besar pada arah politik nasional.