Puji Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR RI, Bamsoet Dukung Langkah Tegas Prabowo Subianto Perkuat Kedaulatan Ekonomi dan Hukum Negara
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung penuh kebijakan dan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2025. Pidato kenegaraan Presiden Prabowo tidak hanya sarat dengan capaian konkret selama 299 hari pemerintahan, tetapi juga menjadi penegasan sikap Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, arah pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat, tegas menegakkan hukum, serta konsisten mengawal amanat konstitusi UUD 1945.
“Tekad Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi patut diapresiasi tinggi. Presiden dengan berani melaporkan secara terbuka kebocoran dan potensi penyelewengan anggaran negara, bahkan berhasil mengamankan Rp 300 triliun APBN yang rawan diselewengkan untuk dialihkan ke sektor produktif. Ini langkah nyata yang menunjukkan integritas dan komitmen beliau terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Bamsoet usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Sabtu (16/8/25).
Hadir antara lain Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, istri Wakil Presiden ke-9 Hamza Haz, Soraya Hamzah Haz, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta para ketua umum partai politik.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini mendukung penuh langkah Presiden menertibkan 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal dan rencana penertiban tambang bermasalah. Kebijakan penegakan hukum tegas, termasuk ancaman pidana bagi penimbun bahan pokok, dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berdiri di pihak rakyat. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal atau kepentingan segelintir orang.
“Selain itu, pembangunan 6 komando daerah militer baru, puluhan satuan tambahan di TNI AL dan AU, hingga grup pasukan khusus, merupakan langkah visioner di tengah geopolitik yang kian tidak menentu. Presiden sedang membangun pertahanan rakyat semesta yang modern, merata, dan tangguh. Ini penting agar kekayaan yang kita kelola tetap terlindungi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti kebijakan ketahanan pangan yang berhasil mengantarkan Indonesia surplus beras dengan cadangan mencapai lebih dari 4 juta ton, sekaligus kembali mengekspor beras dan jagung setelah puluhan tahun. Kenaikan harga beli gabah menjadi Rp 6.500/kg dinilai mampu mengangkat kesejahteraan petani dan menghidupkan ekonomi desa. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa Presiden memahami betul bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi kedaulatan negara.
“Di bidang sosial, program Makan Bergizi Gratis untuk 20 juta penerima adalah lompatan besar dalam membangun generasi unggul. Program ini menciptakan 290.000 lapangan kerja baru dan menggerakkan lebih dari 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” urai Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, kolaborasi erat antara pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif, seperti yang diuraikan Presiden dalam pidato, menjadi kunci percepatan menuju target besar. Yakni, menghapus kemiskinan ekstrem, mempercepat pemerataan ekonomi, dan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia.
“Semangat Indonesia Incorporated yang beliau serukan adalah ajakan bagi semua elemen bangsa untuk bersatu, bergotong royong, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kita perlu mendukung penuh arah kebijakan ini,” pungkas Bamsoet. (Dwi)
