Refleksi 20 Tahun Reformasi, HMI: Jokowi Pemimpin Haram
Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Jakarta Al Azhar
JAKARTA – Hari ini bertepatan usia reformasi telah berjalan selama 20 tahun. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa dari reformasi, bahkan tidak berlebihan jika ada kalimat yang menyatakan bahwa reformasi telah gagal total.
Di Era pemerintahan jokowi agaknya harus belajar dari fenomena reformasi 20 tahun silam, fakta bahwa Orde Baru tumbang karena Soeharto sebagai Presiden kala itu tidak mampu menjaga stabilitas perkenomian Negara disamping beberapa permassalahan Negara lain.
“Melihat pemerintahan jokowi yang memiliki segudang problematika di antaranya ketidakmampuan negara dalam menjaga stabilitas perekonomian Negara terbukti dengan anjloknya nilai tukar rupiah, utang negara yang semakin meningkat,” kata Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Jakarta Al Azhar Musa, Senin (21/5/2018).
“Belum lagi persoalan lain seperti janji nawacita yang tidak terealisasi, kebijakan impor beras dan garam, persoalan tenaga kerja asing yang carut marut, termasuk persoalan terorisme yang tidak mampu diatasi Negara bahkan fatalnya Negara kecolongan terhadap persoalan terorisme,” sambung Al Azhar.
Bagi Al Azhar, data itu menunjukkan Presiden Jokowi tidak cakap dalam menunjuk orang-orang yang kompeten di bidangnya seperti Wiranto (Menkopolhukam), Suardi Alius (BNPT), Tito Karnavian (Kapolri), serta Budi Gunawan (BIN).
Yang fatalnya lagi, Jokowi tidak mampu memenuhi janji politiknya (Nawacita) bahkan ingkar. Al’ quran Surat Ash shaff ayat 3 secara tersirat menjelaskan ciri-ciri orang munafik.
“Maka tidak berlebihan jika tuduhan munafik dialamatkan kepada Jokowi-JK, maka kami mengharamkan orang munafik untuk memimpin Republik ini. Semua itu menimbulkan pertanyaan yang relevan terkait pemerintahan Jokowi-Jk. Haruskah reformasi jilid II?” tegas Al Azhar.
Oleh karena kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta menuntut :
1. menuntut Jokowi-JK untuk mundur dari jabatanya sebagai pemimpin di negari ini karena telah gagal menjalankan tugasnya dan telah berlaku munafik
2. meminta Anggota DPR RI untuk segara mengevaluasi kepemimpinan Jokowi-JK
3. meminta Anggotta MPR untuk mencabut mandat Jokowi –JK
4. mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan dalam rangka mendesak Jokowi-JK turun dari jabatannya.
Jakarta, 21 Mei 2018
