Sarifah Suraidah Dorong Penguatan Akses Pembiayaan Pertanian dan UMKM untuk Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

JAKARTA –  Legislator Senayan menegaskan pentingnya penguatan akses pembiayaan produktif bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional sesuai dengan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum menyebutkan bahwa UMKM dan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM mencakup 99,99 % pelaku usaha, menyerap 97 % tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60 % terhadap PDB. Sementara di sektor pertanian, penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2025 telah mencapai Rp 571 triliun dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni 1,95%.

“Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun mendatang,” beber Sarifah kepada media, di Jakarta.

Namun demikian, Sarifah Suraidah yang akrab disapa Bunda Harum ini juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses pembiayaan. Hingga Januari 2025, hanya 19,84% dari total kredit perbankan nasional yang mengalir ke UMKM, sementara kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.400 triliun yang perlu segera diatasi.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah bersama lembaga keuangan telah menempuh sejumlah langkah, di antaranya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan 60% difokuskan ke sektor produksi, termasuk pertanian. Perbankan nasional seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri tercatat menjadi penyalur utama dengan portofolio signifikan di sektor pertanian.

Srikandi Politik dari Partai Golkar ini menambahkan, agar pembiayaan benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi rakyat, diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah, antara lain memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital, pembiayaan klaster, dan skema syariah, serta mengoptimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar lebih siap mengelola pembiayaan. Selain itu, juga penting untuk memperkuat peran koperasi pertanian dan UMKM melalui dukungan LPDB-KUMKM dengan syarat yang lebih fleksibel serta meluncurkan program khusus untuk mendorong usaha mikro naik kelas (graduasi usaha) sehingga mampu berkembang menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih berdaya saing.

“Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Sarifah, legislator dari Dapil Kalimantan Timur ini.

Dengan penguatan akses pembiayaan, Sarifah optimistis Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. (Agung)