Sarifuddin Sudding Nilai Pendidikan Berkualitas Mampu Lahirkan Polisi Bermoral, Berintegritas dan Profesional

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding angkat suara terkait masalah internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ini kerap terjadi belakangan ini. Menurut Sudding, akar masalah disebabkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada calon anggota Polri sangat minim.

Untuk itu, Sudding menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia Polri yang bermoral tinggi, berintegritas, dan profesional.

“Lewat pendidikan dan latihan inilah kita bisa berharap betul sumber daya manusia di institusi kepolisian melahirkan kepribadian yang betul-betul memiliki moralitas yang tinggi, integritas, dan kemampuan profesionalisme di bidang dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Bhayangkara,” jelas Sudding kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Sudding menegaskan, tahapan pembentukan karakter, moralitas, dan kepemimpinan (leadership) seharusnya ditanamkan secara matang selama masa pendidikan awal. Pemangkasan durasi pendidikan satu tahun dinilai dapat menghilangkan banyak tahapan penting yang seharusnya dilalui Taruna.

“Banyak hal yang terjadi di situ Pak ya Mulai dari masalah moral, masalah karakter, masalah leadership dan sebagainya dan sebagainya dan itu harus ditanamkan pada saat pembentukan pada saat dia sekolah jangan justru dikurangi dari 4 tahun menjadi 3 tahun,” tegasnya.

Sudding mengaku, hal itu sempat disampaikan saat dirinya saat DPR RI menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025) kemarin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinannya melihat sejumlah kasus yang melibatkan anggota Polri, seperti yang menimpa Kapolres Ngada. Hal ini, menurut Sudding, mengindikasikan adanya celah dalam pembentukan karakter dan profesionalisme anggota sejak dini, meskipun institusi kepolisian memiliki jenjang pendidikan yang panjang dan bertahap, mulai dari Taruna. Sespim, maupun Lemhanas.

Setidaknya, Sudding menyoroti dua aspek penting dalam pembentukan anggota Polri, yakni pendidikan awal (pembentukan) dan pengembangan. Ia secara khusus menyayangkan kebijakan pemangkasan durasi pendidikan Taruna dari empat tahun menjadi tiga tahun.

“Nah ini kan menurut saya perlu jadi bahan evaluasi karena ini masalah pembentukan (karakter), Pak. Anak-anak kita dalam menjalankan pembentukan karakter yang selama ini 4 tahun itu justru dikurangi jadi 3 tahun,” sayangnya.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tengah ini memahami bahwa pemangkasan durasi pendidikan ini kemungkinan besar didasari alasan efisiensi. Namun, ia mengingatkan agar alasan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pembentukan karakter dan profesionalisme calon anggota Polri.

“Kalau saya dengar kemarin ini hanya karena persoalan efisiensi tapi jangan sampai efisiensi lalu kemudian mengorbankan anak-anak kita dalam hal pembentukan karakter yang betul-betul bisa diharapkan profesional dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya ketika terjun di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Sudding.