Sekjen Pemuda LIRA Habibie Mahabbah Dukung Golkar Pilkada via DPRD

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah sangat mendukung keputusan Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 yang menyepakati pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

“Dari sekian poin yang dihasilkan dari Rapimnas partai (Golkar) itu, kami ingin tanggapi soal Pilkada. Kenapa? Pilkada Langsung jadi diskusi kami terkait efek negatif yang ditimbulkan bagi demokrasi kita gegara Pilkada Langsung. Kita perlu bahas ulang tata letak demokrasi kita karena efek negatif ini berefek kepada tatanan masyarakat kita juga,” kata Habibie saat ditanya soal poin yang dihasilkan Rapimnas Golkar, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Habibie memuji Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang memiliki pemikiran berbeda nan jauh ke depan. Baginya, menggelar Pilkada melalui DPRD telah menyelamatkan sejumlah tatanan demokrasi Indonesia yang telah hilang selama digelar Pilkada Langsung.

“Saya suka gaya kepemimpinan Bahlil di Golkar. Berani demi bangsa ini. Pemimpin itu, kadang melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang biasa seperti kita. Dan diskusi kita di Pemuda, bagaimana kita semua terlibat pada proses penyelamatan demokrasi kita, tanpa melihat latar belakang dari pusat hingga di daerah,” jelas Habibie.

Mantam Bendahara Umum PB HMI dan Wakil Sekjen DPP KNPI ini menyampaikan sejumlah evaluasi pilkada yang digelar sejak 2025 lalu ini, meski ia tak menampik Pilkada mampu memperkuat demokrasi lokal. Namun, lanjutnya, banyak sisi negatif sebagai tantangan demokrasi yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bisa dibayangkan betapa rusaknya kita dalam bernegara dengan korupsi di mana-mana yang disebabkan oleh biaya politik tinggi disertai politik uang di Pilkada. Belum lagi konflik internal di partai politik jelang pengusungan calon dan konflik pasca Pilkada usai terpiliih kepala daerah (Bupati dan Gubernur bersama wakilnya). Keduanya menghabiskan energi bangsa berkonflik yang tak produktif,” papar Habibie.

“Apa kita masih ingin meneruskan yang rusak ini? Apa kita ingin melihat arah demokarasi kita salah arah, tak memberi memberikan manfaat kepada rakyat? Belum lagi jika kita berbicara netralitas birokrasi, para ASN di daerah terbelah dan berharap pasca Pilkada bisa dapat jabatan dari bupati yang didukungnya. Ini artinya, pelayanan publik ikut terganggu,” sambung Habibie.

Lebih lanjut, Habibie juga ikut menyoroti “mahar politik”, calon tunggal dan dinasti politik di sejumlah daerah. Menurut Habibie, ketiganya mencerminkan adanya calon yang telah dipersiapkan secara matang oleh kelompok tertentu.

“Tentu ada yang diuntungkan dengan Pilkada Langsung seperti ini karena tak berkeadilan lagi. Tak memberi ruang bagi calon lain yang tak mendapatkan sokongan dana atau dukungan dari pihak tertentu ini. Ini kan tidak sehat dari demokrasi kita. Berbeda jika digelar di DPRD, rakyat lebih memudah mengontrol calonnya bersama partai politik menggelar diskusi publik atau bisa rakyat terlibat langsung dengan memberi rekomendasi nama calon kepala daerah,” ungkapmya.

Di akhir keterangannya, Mantan Presidiun Nasional AMIPI (Asosiasi Mahasiswa Ilmu Politk Indonesia) ini menilai, Pilkada Langsung punya peran ‘dosa’ yang mengikis kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Untuk itu, Mantan Bawaslu Jakarta Timur ini ingin agar Pilkada Langsung dibahas bersama.

“Ini kan nggak logis, masa di dalam negara demokrasi partai politik dikerdikan perannya oleh sistem yang diciptakan sendiri oleh aktor aktor-aktor di dalam partai politik itu sendiri. Masa peran partai politik dikikis oleh vote buying (politik uang) dan saudaranya seperti mahar politik, kampanye bayaran, dan banyak lagi. Vote baying ini kan tak melihat kualitas dari kandidat. Pokoknya ada uang. Ini kan kacau merusak dari esensi utama desentralisasi itu sendiri,” pungkasnya.