JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Ashabul Kahfi menolak agar Jaminan Hari Tua (JHT) wajib untuk Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor informal tersebut. Kahfi ingin agar ikut kepesertaan bagi BPU dibebaskan, tidak diwajibkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kami tidak setuju atau tidak merekomendasi kepesertaan JHT wajib bagi […]Read More
Tags : Jaminan hari tua
lintasparlemen
Feb 24, 2022
SURABAYA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti telah berjanji akan mengawal proses revisi Permenaker pada Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru dapat dicairkan oleh pekerja di usia 56 tahun. LaNyalla berjanji akan kawal hak pekerja dalam aturan tersebut. Langkah LaNyalla itu agar proses revisi dana […]Read More
lintasparlemen
Feb 22, 2022
JAKARTA – Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO Kapitang El Munaseli mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Ida Fauziah. Kapitang menilai Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dari produk hukum Ida Fauziah tersebut bertentangan dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 lalu. “Itu artinya, Ibu Menteri […]Read More
