JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Henry Yosodiningrat mengapresiasikan langkah Presiden Jokowi Widodo telah mengeluarkan enam perintah terkait Darurat Narkoba di Indonesia, Jumat (24/2/ 2017) lalu. Hendry menyampaikan, ada 6 kebijakan Presiden untuk melawan gerakan masifnya penyebaran di Indonesia. Pertama, sektor seperti BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kom’mfo, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Apa yang ada di benak Presiden Joko Widodo setelah mendapatkan surat dua kali dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)? Apalagi NFRRB sudah punya Presiden yang namanya Forkorus Yaboi Sembut. Bahkan mereka juga sudah memiliki kepala kepolisian bernama Elias Ayakeding. Mereka ini sudah dua kali menyurati Presiden Indonesia kita. Seperti dilansir www.papua.us/2017/04/negara-federal-republik-papua-barat.html?m=1 […]Read More
Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI) Utang Pemerintah Menjadi Bancakan Taipan dan Asing __________________________________ Ini yang pertama kali dalam sejarah reformasi pasca krisis 98, utang luar negeri swasta mengalami penurunan. Padahal selama periode sebelumnya swasta sangat agresif membuat utang. Utang luar negeri swasta dalam dua tahun pemerintahan Jokowi menurun sebesar Rp. 66,248 triliun. Secara keseluruhan utang […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – “Saldi Isra merupakan pakar hukum yang cukup bagus, tak salah bila Presiden jatuh hati padanya. SAYA berharap Saldi bisa menjadi dopping untuk MK,” demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy saat dihubungi lintasparlemen.com, Ahad (9/4/2017). Menurut Aboe ada 3 tugas berat yang menanti Saldi Israel selama menjadi hakim […]Read More
Oleh: Agus Maksum, Wakil Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur Mendadak kemarin ( 3 April 2017) sekitar pukul 16.00 WIB saya di telpom Kyai Muhammad Maksum Al Bondowosowi, “Nak tolong segera merapat ke rumah saya secepatnya ( Rumah Sidoarjo),” kata Kiai Maksum. “Inggih Kyai ada apa? Apa Kyai sudah sehat?” Jawabku Beliau Menjawab : Begini besok […]Read More
Oleh: Satriwan Salim, Peneliti Puspol Indonesia Pernyataan Presiden Jokowi yang menimbulkan diskursus publik tersebut terkait dengan pemisahan antara politik dan agama _____________________________________________ Pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini, dalam kesempatan peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah menuai perdebatan, setidaknya bagi kalangan intelektual dan aktivis keislaman. Pernyataan yang menimbulkan diskursus publik tersebut terkait dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, sungguh luar bisa besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun mega proyek infrastruktur. Tapi, ungkap Daeng, semuanya telah menghasilkan infrastruktur katanya, yang hanya ada di televisi dan koran-koran pendukung pemerintah. Dana APBN, kata Salamuddin, secara keseluruhan yang telah dikeluarkan tahun 2014 pemerintah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum DPP Partai Pemersatu Bangsa DR Eggi Sudjana ikut angkat suara terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk memisahkan agama dari politik. Menurut Eggi, dari statemen Presiden Jokowi itu tampak jelas Presiden Jokowi tidak paham hukum dasar di Indonesia yang mendasarinya pada TUHAN yang maha Esa. Sebagaimana tercantum pada pasal 29 ayat 1 […]Read More
Oleh: DR Eggi Sudjana, Ketua Umum DPP Partai Pemersatu Bangsa Bagaimana hidup kita hari ini jika dipisahkan antara agama dengan politik? Sementara harga-harga cabe, bawang, gula, beras dll-nya yang merupakan kebutuhan hidup Masyarakat ditentukan oleh keputusan politik. Bagaimana memisahkannya Agama dan Politik ??? ______________________________________ Tanggapan terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait agama harus dipisahkan dari Politik. Sesuai […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, bahwa di Eropa menguat pemikiran populisme, yakni suatu aliran pemikiran yang memandang bahwa warga negara harus dilindungi dari warga negara asing dari serbuan apapun yang berbau asing, seperti impor, imigran, infrastruktur yang dibangun asing, yang dipandang membahayakan keselamatan orang banyak, penyebab pengangguran, dan lain […]Read More
