VMS Jangan Jadi Beban, Alex Indra Lukman Dorong Negara Hadir untuk Nelayan Kecil

JAKARTA  — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Alex Indra Lukman mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar kebijakan Vessel Monitoring System (VMS) tidak hanya berorientasi pada pengawasan dan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi nelayan kecil.

Menurut Alex, sudah saatnya negara mengembalikan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap kepada nelayan dalam bentuk bantuan pemasangan VMS, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

“PNBP dari VMS itu besar. Alangkah baiknya kalau sebagian dikembalikan untuk membantu nelayan kecil kita. Anggap saja ini hadiah lebaran dari negara,” ujar Alex dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real time. Sistem ini diwajibkan bagi kapal perikanan berizin pusat, umumnya di atas 30 GT, sebagai instrumen keselamatan, efisiensi operasional, serta pengawasan perikanan berkelanjutan.

Namun, Alex menilai kewajiban tersebut tidak boleh menjadi beban tambahan bagi nelayan kecil yang selama ini justru menjadi tulang punggung sektor perikanan nasional.

Data KKP mencatat, hingga April 2025 sebanyak 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 kapal yang mengantongi izin pusat. Ia mengapresiasi langkah Menteri KKP yang menjamin percepatan perizinan bagi pelaku usaha perikanan yang telah memasang VMS.

“Semakin banyak kapal yang memasang VMS, penerimaan negara dari sektor perikanan tangkap juga meningkat. Maka wajar jika negara juga hadir membantu nelayan agar bisa patuh tanpa terbebani,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan proyeksi produksi ikan nasional periode Januari–Maret 2026 mencapai 3,57 juta ton. Angka tersebut berasal dari produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton, dengan tetap memperhatikan faktor cuaca dan musim penangkapan.

Alex menilai capaian produksi tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, agar semangat peningkatan produksi nasional tidak berujung pada ketimpangan di lapangan.

“Pengawasan penting, penerimaan negara penting, tapi keadilan bagi nelayan kecil jauh lebih penting,” pungkasnya.