Polisi Brutal di Depan Istana, Viva Yoga: Itu Tak Bisa Terjadi di Era Modern karena Bisa Ganggu Pemerintahan Jokowi…
Wakil Ketua Umum DPP PAN dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI VIva Yoga Mauladi “Partai Politik dan Pilkada Serentak, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Politik Elektoral” yang digelar di kantor InDEMO (Indonesia Democracy Monitor), Jalan Lautze, Jakarta (23/5/2018).
JAKARTA – Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi ikut angkat suara terkait aksi kebrutalan aparat kepolisian saat menghadapi massa aksi HMI (MPO) Cabang Jakarta. Bagi Viva, kekerasan seperti itu tak bisa terjadi apalagi aksi pemukulan ditonton secara luas, yang beredar di berbagai media.
“Itu kan tindakan tidak bijakasana, apa yang dilakukan oleh aparat. Kalau itu diproses bisa mengganggu keharmonisan (pemerintahan),” kata Viva usai diskusi InDEMO di Jalan Lautze, Jakarta, Rabu (23/5/2015).
“Aparat kepolisian itu menjaga keamanan dan ketertiban. Jika ada yang berbeda aspirasinya dengan pemerintah, polisi tetap harus melindungi mereka, bukan malah dihajar. Kita tak boleh lagi melakukan aksi kekerasan di era modern saat ini,” sambung Viva.
Politisi PAN ini menjelaskan, menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh UUD 1945. Sehingga, lanjutnya, pihak aparat tidak sepantasnya melakukan aksi kekerasan pada mahasiswa yang menyapaikan aspirasinya.
“Kita inginkan proses demokrasi sebagai hak politik masyarakat harus dilindungi, Jika tidak, maka itu bisa berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia, bisa mampet,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Aksi damai mahasiswa HMI (MPO) memperingati 20 tahun reformasi sebelum dipukul mundur oleh aparat kepolisian di depan Istana Negara, Senin (21/5/2018) kemarin. 7 mahasisa jadi korban aksi kekerasan tersebut.
Atas Kebrutalan aparat kepolisian tersebut, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyayangkan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa. (HMS)