Rusuh Wamena, PKS: Saya Minta Pemerintah Mengatensi Kerusuhan Wamena dengan Baik

 Rusuh Wamena, PKS: Saya Minta Pemerintah Mengatensi Kerusuhan Wamena dengan Baik

JAKARTA – Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait banyaknya korban berjatuhan akibat kerusakan yang terjadi di Wamena, Papua. Habib Aboe, ingin persoalan tersebut diselesaikan dengan cepat.

“Saya minta pemerintah mengatensi kerusuhan Wamena dengan baik. Kabar yang beredar sudah ada 32 orang tewas, dan 5.500 orang mengungsi. Bahkan saya mendengar ada 10.000 an orang mendaftar ke Pos AU Wamena untuk diterbangkan ke luar Wamena, tentu ini persoalan serius. Harus diantisipasi dengan baik dan dilakukan mitigasi supaya tidak menambah jumlah korban,” jelas Habib Aboe pada wartawan, Ahad (29/9/2019).

Menurut Habib Aboe, negara perlu hadir untuk memberikan jaminan keamanan untuk masyarakat. eksodus tersebut mungkin terjadi karena warga terpengaruh isu-isu kerusuhan. Sehingga mereka lebih memilih untuk meninggalkan Wamena untuk ke tempat yang lebih aman.

“Tentunya hal ini hanya akan berhenti jika mereka diberikan jaminan keamanan secara nyata,” terang Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ia berharap, perlu aksi cepat dari pemerintah, karena sepertinya ekskalasi di lapangan cukup tinggi. Untuk itu, pintanya, kerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Tentunya hal ini perlu melibatkan lintas sektor. BIN perlu bekerja untuk memetakan masalah, memberikan rekomendasi solusi dan langkah tindak lanjut. TNI dan Polri perlu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban untuk memberikan rasa nyaman untuk masyarakat,” terangnya.

Polisi memastikan kondisi Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Pupua, aman. Saat ini masih ada sekitar 5.000 orang yang mengungsi akibat kerusuhan beberapa waktu lalu.

Untuk pemulihan situasi, polisi/TNI mengintensifkan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan para kepala suku. Polisi memastikan akan menindak tegas kelompok pengganggu keamanan di Wamena.

“Demikian pula kementerian dalam negeri, perlu melibatkan pemerintah daerah untuk melakukan cipta kondisi, agar situasi segera reda. Tentunya, itu semua harus didukung oleh kementerian Polhukam. Karena kementerian ini adalah leading sektor yang menggerakan seluruh lini keamanan,” tutupnya. (HMS)

 

Facebook Comments Box