Nurdin Halid: Komisi VI DPR RI Dukung BUMN Perkeretaapian di Sektor Transportasi Dikuatkan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulsel II Nurdin Halid menyampaikan pihaknya di Komisi VI DPR RI sangat mendukung BUMN sektor transportasi dikuatkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan PT Industri Kereta Api.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025) seperti dikutip situs DPR RI.
Persetujuan itu sekaligus menjadi langkah penting bagi kelanjutan proyek strategis transportasi nasional. Diketahui, alokasi PMN tahun 2025 kepada PT Kereta Api Indonesia mencapai Rp1,8 miliar, sedangkan PT Pelayaran Nasional Indonesia menerima Rp2,5 miliar untuk pengadaan kapal baru dalam rangka penugasan pemerintah.
Sementara itu, PT Industri Kereta Api mendapatkan Rp173 juta guna membangun fasilitas produksi kereta listrik KRL Jabodetabek. Menurut Nurdin, setiap suntikan modal untuk BUMN-BUMN ini diarahkan memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan kapasitas industri transportasi domestik.
“Kami ingin memastikan bahwa dukungan negara kepada BUMN benar-benar berkontribusi terhadap kebutuhan rakyat, terutama transportasi publik yang efisien dan terjangkau,” terangnya.
Selain membahas PMN, rapat kerja juga menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2026 sebesar Rp280,31 miliar, naik 13,4 persen dibandingkan tahun 2025. Kenaikan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan dan transformasi BUMN agar kinerja perusahaan pelat merah semakin transparan dan profesional.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pemerintah menyiapkan total PMN sebesar Rp44,2 triliun untuk 16 BUMN pada 2025. Dari jumlah itu, alokasi terbesar diarahkan pada sektor energi, infrastruktur, dan transportasi publik yang dinilai strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan.
“Transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat. Dukungan PMN di sektor ini harus tepat sasaran agar hasilnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.