Kunker ke Sultra, Habib Aboe Soroti Praktik Tambang Ilegal dan Penyalahgunaan Narkotika

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pihaknya di Komisi III DPR RI menyoroti dua persoalan besar yang masih membayangi Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu praktik tambang ilegal dan penyalahgunaan narkotika.
Menurut Habib Aboe, kedua isu ini dinilai saling berkaitan dan harus ditangani secara tegas, transparan, serta terpadu oleh aparat penegak hukum. Habib Aboe menerangkan, pentingnya perhatian serius terhadap dua masalah tersebut.
Habib Aboe menjelaskan, Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya tambang membutuhkan pengawasan ketat agar hasil alamnya benar-benar memberi manfaat bagi negara dan masyarakat.
“Sulawesi Tenggara ini dunia tambang. Karena itu, perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak ada yang ilegal-ilegal,” kata Habib Aboe dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI di Kota Kendari, Rabu (8/10/2025) seperti dikutip situs DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk meninjau langsung langkah-langkah penegakan hukum di daerah. Dalam pertemuan bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara, Habib Aboe menyampaikan apresiasi atas komitmen kepolisian dalam menindak tegas praktik pertambangan ilegal.
“Kapolda tadi menyampaikan komitmen yang tegas dan jelas untuk menyelesaikan masalah pertambangan ilegal dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Selain persoalan tambang, legislator dari Fraksi PKS itu juga menyoroti penyalahgunaan narkotika yang masih marak di daerah-daerah pertambangan. Ia menilai, peredaran narkotika sering kali mengikuti aktivitas tambang yang padat pekerja dan rawan penyimpangan sosial.
“Masalah narkotika ini juga harus jadi perhatian. Di mana ada dunia tambang, di situ ada narkotika. Karena itu, aparat dan Badan Narkotika Nasional perlu bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Aboe menambahkan bahwa Komisi III akan terus mengawasi dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
“Sinergi antarelembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal dan narkotika. Kami akan memastikan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain berjalan efektif,” pungkasnya.