Ketua Etikanet Desak Presiden Prabowo Tegas Jaga Netralitas Pejabat, Soroti Jejak Medsos Safrida calon Ombudsman

JAKARTA – Ketua Etika Jaringan Nusantara (Etikanet) Wahyu Irwan mendesak Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pejabat publik yang bersikap partisan, apalagi memiliki rekam jejak pernyataan yang mencemooh kinerja pemerintahan dan institusi negara.

Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya kembali unggahan media sosial Safrida R Rasahan saat aksi demonstrasi anarkis yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Dalam unggahan Facebooknya pada unggahan tanggal 29 Agustus 2025, Safrida menuliskan narasi emosional yang menuding negara dan aparat, termasuk pernyataan bahwa mobil barakuda yang dibeli dengan uang rakyat telah melindas rakyat.

“Ini bukan sekadar soal ekspresi pribadi, tapi soal etika politik dan moral birokrasi. Jika yang bersangkutan diproyeksikan atau disebut sebagai calon pimpinan Ombudsman RI, maka rekam jejak pernyataan publiknya menjadi sangat relevan,” kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Menurut Wahyu, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang dituntut netral, imparsial, dan bebas dari sikap partisan. Karena itu, calon pimpinannya tidak boleh memiliki rekam digital yang menunjukkan kecenderungan mendelegitimasi negara, terlebih dalam situasi krisis keamanan yang masih dalam proses hukum.

“Pejabat publik seharusnya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional, bukan membangun framing sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Wahyu menegaskan Presiden Prabowo perlu menjadikan integritas etis dan sikap kenegarawanan sebagai parameter utama dalam seleksi dan penempatan pejabat publik.

“Netralitas birokrasi jadi fondasi negara hukum. Jangan sampai lembaga pengawas pelayanan publik justru diisi oleh figur yang secara etika pernah meragukan negara,” pungkasnya.