Sulaeman L Hamzah Ingatkan Perhutani: Kelestarian Hutan Tak Boleh Kalah oleh Kepentingan Bisnis
SURABAYA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa pengelolaan hutan negara tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai sinergi antara Perum Perhutani, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kelestarian hutan nasional dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Penegasan tersebut disampaikan Sulaeman usai Komisi IV DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di Surabaya, Jumat (30/1/2026).
Menurut Sulaiman, sebagai BUMN pengelola kawasan hutan negara, Perhutani memegang peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada target ekonomi, tetapi juga pada fungsi ekologis dan sosial hutan. Karena itu, koordinasi lintas kementerian harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan sosial kehutanan.
“Kerja sama antar-lembaga ini penting agar tidak ada celah penyimpangan. Kita tidak ingin hutan dikelola tanpa kontrol yang jelas,” ujar Sulaeman.
Legislator dari Daerah Pemilihan Papua Selatan tersebut juga mengingatkan agar pengalaman buruk kerusakan hutan di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tidak kembali terulang di daerah lain, terutama di Pulau Jawa yang luas hutannya semakin terbatas.
Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 2,5 juta hektare kawasan hutan berada dalam pengelolaan Perhutani. Dari luasan tersebut, ia berharap pengelolaan dilakukan secara proporsional dan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.
“Yang terpenting, sisa hutan yang ada—khususnya di Pulau Jawa—harus dijaga ketat. Jangan sampai dimanfaatkan secara menyimpang atau keluar dari peruntukannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sulaeman juga menyoroti praktik ilegal di kawasan hutan, mulai dari pembalakan liar hingga usaha tanpa izin, yang dinilainya masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan habitat satwa. Ia menekankan bahwa Perhutani tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan finansial dengan mengorbankan fungsi lingkungan.
Di akhir keterangannya, politisi Fraksi Partai NasDem itu mendorong penguatan kolaborasi antara Perhutani, kementerian terkait, serta dinas kehutanan dan lingkungan hidup di daerah. Lemahnya pengawasan di tingkat lokal, menurutnya, kerap menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan kewenangan.
“Kalau semua pihak menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten dan sejalan, hutan akan tetap lestari, satwa terlindungi, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.