JAKARTA – Marwan Dasopang selaku Ketua Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Dalam rapat tersebut, Marwan […]Read More
JAKARTA – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa […]Read More
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menilai setiap perubahan aturan pemilu perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan kemunduran dalam sistem demokrasi. Hal tersebut disampaikan Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menilai perkara hukum yang menjerat Nabilah O’Brien sebagai tersangka pencemaran nama baik tidak seharusnya berlanjut ke ranah pidana. Menurutnya, tindakan Nabilah yang menyampaikan informasi setelah menjadi korban pencurian justru merupakan bagian dari kepentingan publik yang semestinya dilindungi hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Soedeson menilai, jenis kejahatan tersebut memiliki kecenderungan berulang sehingga berisiko menimbulkan korban jiwa apabila tidak ditindak tegas melalui proses hukum pidana. […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menilai penanganan kasus dugaan penyelewengan dana jamaah oleh Travel TRG perlu diperluas dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Gus Falah sampaikan itu saqt Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya penyelesaian polemik akses menuju musala yang dibangun warga Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia meminta seluruh pihak, khususnya pengembang, untuk segera membuka akses tersebut demi menjamin hak beribadah warga. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat […]Read More
Dave Laksono Soal Pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban: Harus Terintegrasi, Adaptif,
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa optimalisasi pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban, tidak dapat dipandang sebagai agenda rutin pengamanan objek vital semata. Melainkan bagian dari strategi besar pertahanan negara di wilayah barat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dave dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung […]Read More
JAKARTA – Komisi X DPR RI menilai kebijakan terbaru di sektor pendidikan tinggi masih belum menunjukkan peta jalan yang komprehensif untuk menjawab tantangan jangka panjang. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Anggota […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak boleh dijalankan dengan pendekatan parsial dan bias wilayah. Negara, menurutnya, harus memastikan keadilan kebijakan PMN antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR […]Read More