Agun Gunandjar: Kita Perlunya Penataan Kewenangan Jelas Mengelola Kawasan Wisata Dieng

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Agun Gunandjar menyampaikan perlunya penataan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan kawasan wisata Dieng. Menurut Agun, pengelolaan itu tujuannya untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat lokal.

Hal itu ia sempat disampaikan sampaikan saat menggelar kunjungan kerja (Kunker)  dalam acara Festival Aspirasi BAM di Geopark Dieng, Banjarnegara, Senin (1/12/2025) lalu.

Saat itu, Agun kegiatan itu sebagai bagian dari upaya menyambut pembangunan ekosistem pariwisata berkelanjutan di kawasan tersebut. Bahkan Agun mengungkapkan bahwa persoalan alih fungsi lahan dan tumpang tindih otoritas antarinstansi menjadi salah satu isu mendesak yang harus segera diatasi.

“Saya lihat ada masalah alih fungsi di sini. Ketika kementerian sudah berkata, maka akan berdampak ke mana-mana,” kata Agun kepada wartawan, Ahad (6/12/2025).

Agun memaparkan bahwa Festival Aspirasi itu membuat BAM DPR RI menyerap secara langsung berbagai masukan dan keluhan masyarakat, khususnya terkait ketidakjelasan otoritas dan risiko penggusuran akibat perubahan kebijakan.

“Kita di BAM  DPR RI menilai ini aspirasi yang menjadi perhatian untuk mendorong kebijakan pariwisata berkelanjutan yang adil dan berpihak kepada masyarakat Dieng,” terang Agun.

Lebih lanjut, Agun menjelaskan berbagai kementerian dan lembaga memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan kawasan Dieng.

“Ada Kementerian Kebudayaan karena nilai budayanya, ada Perhutani dari sisi lingkungan, ada pemerintah pusat dan daerah. Ini harus bisa diatasi,” ungkap Agun.

Ia berharap perlu ada upaya melindungi masyarakat yang telah lama hidup, bekerja, dan membangun ekonomi di kawasan Dieng.

“Jangan sampai masyarakat sudah berjuang hidup di sana, membangun ekonomi, tiba-tiba ada peraturan menteri menyatakan itu kawasan mereka sehingga masyarakat tergusur. Itu jangan sampai ada,” pungkas Agun.