Andi Yuliani Paris Soroti Masih Banyak Bank Belum Berpihak kepada Pelaku
TANGERANG – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti masih banyaknya bank yang belum berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyaluran kredit. Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak perbankan yang meminta jaminan dan memeriksa catatan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk pinjaman dengan nilai kecil, bahkan di bawah Rp10 juta.
“Perbankan ini masih banyak meminta jaminan, kalau misalnya di bawah 10 juta saja ya tidak perlulah ada jaminan. UMKM kita yang kecil-kecil ini kadang hanya perlu 5 juta, 10 juta tapi masih juga diperiksa SLIK-nya, masih diminta jaminan,” ujar Andi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Tangerang, Banten (7/11/2025) seperti dikutip situs DPR RI.
Menurutnya, kebijakan seperti ini tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi prioritas pemerintah. Banyak pelaku usaha mikro justru tersisih karena terkendala syarat administrasi dan agunan yang tidak proporsional dengan besaran pinjaman yang dibutuhkan.
Andi menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam POJK Nomor 19 Tahun 2025, yang seharusnya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. “Ini berarti perbankan sendiri kan belum mematuhi POJK No.19 Tahun 2025 ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi meminta agar OJK meningkatkan sistem monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Menurutnya, peran pengawasan OJK sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas.
“Saya berharap OJK membuat sisi monitoring sehingga bisa memonitor progres dari penyaluran kredit untuk UMKM,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.
Ia menambahkan, tanpa pengawasan yang kuat, berbagai kebijakan pro-UMKM akan sulit diwujudkan secara nyata. Padahal, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi penopang ekonomi rakyat di tengah tekanan global.
Dengan dorongan dari DPR, Andi berharap sinergi antara OJK, perbankan, dan pemerintah bisa mempercepat penyaluran kredit mikro tanpa hambatan jaminan dan administrasi yang memberatkan.